Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Prabowo pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Merdeka. "Doktor Ir. Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," demikian pengumuman yang disampaikan oleh Presiden.
Dalam Melalui akun instagramnya, @airlanggahartarto_official saat, Airlangga menuliskan ucapan terima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan yang diberikan untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Insya Allah kepercayaan, Amanah, dan tanggung jawab ini akan kami jalankan sebaik-baiknya, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," tulis Airlangga.
Dalam tugasnya di Kabinet Merah Putih, Airlangga akan berkoordinasi dengan menteri ekonomi lainnya untuk memikul tugas besar di era Prabowo, salah satunya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 /2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019—2024, sejumlah kementerian terkait dengan fungsi perekonomian yang di bawah tanggung jawab Kemenko Perekonomian.
Baca Juga
Di antara menteri ekonomi era Prabowo ini, sejumlah nama di antaranya merupakan nama lama, seperti Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Posisi menteri-menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih mendapat tugas besar menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinet Merah Putih.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.
Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.
"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).
Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.
Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.
Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.
Berbagai tantangan ekonomi dan pekerjaan rumah tersebut perlu dipenuhi guna mencapai salah satu janji Prabowo selama kampanyenya, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam waktu hingga tiga tahun pemerintahannya.
Angka tersebut terbilang cukup ambisius. Melihat dari data pertumbuhan ekonomi terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 mencapai 5,05% year on year (YoY).
Sri Mulyani sebelumnya juga mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 ini diproyeksi tumbuh di atas 5% (year on year/YoY), melanjutkan kinerja positif kuartal II/2024. Adapun, geliat ekonomi itu didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas," kata Sri Mulyani dalam siaran resmi KSSK, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap dua skenario yang bisa digunakan Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Jika mengacu visi, misi, dan program Prabowo—Gibran, keduanya menyebut bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6%—7%.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dua skenario yang telah dirancang Bapenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 akan diajukan kepada tim Prabowo.
Skenario pertama, Bappanes telah menyusun agar pertumbuhan ekonomi mencapai 8% adalah dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan, yakni 5,7%, 6,4%, 7%, 7,5%, dan 8%.
Jika menggunakan skenario ini, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9% selama 2025–2029.
Selanjutnya untuk skenario kedua, yakni melalui rancangan awal RPJMN 2025-2029. Di mana, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8% di tahun ketiga masa pemerintahan Prabowo—Gibran.
Maka, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% di tahun pertama, 7,6% di tahun kedua, 8,3% di tahun ketiga, 8% di tahun keempat, dan 7,8% di tahun kelima. Dengan begitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun adalah 7,7%.
“Buat kami yang penting adalah, bagaimana mencari sumber pertumbuhan ekonomi untuk kita bisa akselerasi pertumbuhan ekonominya 8%, mau dengan skenario pertama di ujung [8%], atau dengan skenario dua [8% di tengah],” kata Amalina dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
