Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru menanggapi anggaran kementerian yang menurun tahun depan, berharap bisa gandeng banyak pihak untuk dukung UMKM.
Mengutip catatan Bisnis, berdasarkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu indikatif 2025 Kementerian Koperasi dan UKM ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun sebesar 37,44% dibanding alokasi 2024.
Menanggapi hal ini, Menteri UMKM yang baru, Maman Abdurrahman mengatakan, tak ingin hanya bergantung pada APBN untuk pengembangan UMKM.
"Ada satu mindset yang harus dirubah dalam pengelolaan APBN kita. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan APBN, mau berapapun jumlahnya, saya yakin nggak akan mungkin mampu. Kolaborasi dengan semua pihak, inilah kata kuncinya, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita, dan pihak-pihak dari luar negeri," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Menurutnya, salah satu yang jadi tantangan pada Kementerian UMKM adalah terkait pembiayaan modal, sehingga tidak bisa sekadar mengandalkan dari dalam negeri, tapi berharap bisa juga dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya
"Saya ingin jangan kita hanya sekadar mengharapkan APBN. Tetapi kita harus melihat potensi-potensi di luar sektor APBN kita, yaitu memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri-industri besar," paparnya.
Baca Juga
Dia juga mengambil contoh ketika menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang berkaitan dengan industri tambang dan migas, di mana banyak pihak yang sebenarnya siap untuk membantu UMKM.
"Ini tinggal nanti kita tata, polanya seperti apa, konsolidasinya bagaimana, koordinasi seperti apa, agar output kepada UMKM kita, KPI-nya jelas," terangnya.
Ke depan, Menteri UMKM juga berencana untuk mencoba mengubah mindset pihak bank terkait jaminan untuk pembiayaan bagi UMKM.
"Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track record. Jadi kalau emang ada UMKM yang track record-nya positif, ya harus coba kita dorong, kita bantu dengan memberikan jaminan. Tinggal bagaimana kita menatanya," tambahnya.
