Bisnis.com, JAKARTA – Hingga saat ini bursa calon Menteri Pekerjaan Umum (PU) belum kunjung mengerucut pada satu nama. Para pengamat khawatir posisi tersebut bakal diduduki oleh kalangan politikus.
Pasalnya, tak terdapat teknokrat Kementerian PUPR yang menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan pada hari pertama, (14/10/2024). Tidak tampak pula tokoh internal Kementerian PUPR yang hadir dalam pembekalan calon menteri Hambalang Retreat hari pertama.
Sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya (CK), Diana Kusumastuti menjadi satu-satunya internal Kementerian PUPR yang terlihat di pemanggilan calon wakil menteri (Wamen) di Kertanegara pada 15 Oktober 2024.
Akan tetapi, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberi sinyal bahwa sosok menteri PU selanjutnya adalah laki-laki. Dengan demikian, hal itu mempertegas kemungkinan Diana tidak duduk sebagai orang nomor wahid yang memimpin Kementerian PU.
"Saya yakin bapak menteri PUPR [nantinya] sudah familiar dengan Sidlacom. Backgroundnya beliau adalah pekerja lapangan," kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (18/9/2024).
Sejalan dengan hal itu, Pengamat tata kota dan infrastruktur Universitas Trisakti, Nirwono Joga, meyakini Diana yang telah menjabat sebagai Dirjen CK Kementerian PUPR sejak 2020 itu hanya bakal menduduki kursi Wamen Kementerian PU.
Baca Juga
Apabila hal itu benar terealisasi, Nirwono menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis perlu untuk dijabat langsung oleh para ahli di bidangnya.
“Iya [Diana] Wakil Menteri pasti, pasti itu. Kalau yang duduki politikus itu yang sebenarnya saya khawatirkan. Pemerintahan siapapun Presidennya harusnya bisa memilih Kementerian mana yang harus bebas dari politikus,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).
Dia memproyeksi, setidaknya bakal ada tiga poin utama yang menghambat kinerja Kementerian PUPR ke depan bila tak dipimpin oleh teknokrat atau ahli. Yang pertama, menteri terpilih bakal kesulitan untuk berkonsolidasi dengan pihak internal lantaran adanya transisi budaya.
Kedua, meskipun Diana bakal menjabat Wakil Menteri, tapi posisinya dinilai tak cukup kuat untuk menetapkan sebuah keputusan dan arahan. Sehingga, hal itu juga disebut bakal menghambat kinerja Kementerian PU ke depan.
Ketiga, dia khawatir alokasi anggaran bakal tidak efektif bila Kementerian PU benar akan dipimpin oleh politikus.
“Karena orientasi politikus dan internal beda. Internal itu kalau dikasih dana pikirannya ya bagaimana digunakan, jadi servicenya mungkin dalam bentuk wujud visi. Kan tanggung jawabnya di situ, mereka tidak bisa bohong,” imbuhnya.
Senada, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode Oktober 2014 – Agustus 2015 Andrinof A. Chaniago menilai akan sulit bagi pemerintahan baru mencari sosok seperti Menteri Basuki Hadimuljono.
Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa sosok Basuki perlu dijadikan referensi bagi menteri selanjutnya dalam memimpin Kementerian Pekerjaan Umum ke depan.
“Untuk posisi Menteri PUPR memang sulit mencari sosok yang seperti Pak Basuki. Tetapi, sebaiknya sosok Pak Basuki harus dijadikan referensi dalam mengangkat Menteri PUPR besok,” pungkasnya.
