Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan ekonomi terbaru yang diambil China mencerminkan upaya strategis untuk menstabilkan perekonomian domestiknya sekaligus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara dan sekitarnya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China telah menerapkan reformasi moneter dan fiskal yang signifikan untuk mengatasi tantangan ekonomi di dalam negeri dan memperkuat posisinya sebagai penopang stabilitas ekonomi regional.
Pada pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China pada 26 September 2024, ditegaskan pentingnya langkah-langkah strategis seperti penurunan rasio cadangan wajib (RRR) dan penyesuaian suku bunga hipotek untuk mendorong pemulihan sektor properti serta meningkatkan ketahanan finansial.
Penyesuaian kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi dinamika ekonomi di kawasan dan menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk lebih terintegrasi dengan kebijakan ekonomi China dan mengeksplorasi kerja sama yang saling menguntungkan.
Langkah China yang menyuntikkan sekitar 1 triliun yuan (US$141,82 miliar) ke dalam sistem keuangannya melalui penurunan RRR sebesar 0,5% menunjukkan tekad untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Upaya ini memperkuat stabilitas pasar keuangan China dan menyampaikan pesan kepada mitra-mitra regional bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga jalur pertumbuhan yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan internal maupun eksternal.
Baca Juga
Dampak dari kebijakan ini terbukti nyata, terlihat dari kenaikan Indeks Komposit Shanghai sebesar 4,59%, Indeks Komponen Shenzhen sebesar 9,17%, dan ChiNext—yang berfokus pada sektor teknologi—melonjak hingga 17,25% setelah pembukaan kembali pascalibur Hari Nasional.
Volume perdagangan gabungan di bursa Shanghai dan Shenzhen mencapai rekor 3,45 triliun yuan (US$490 miliar), melebihi puncak sebelumnya sebesar 2,6 triliun yuan, yang mencerminkan efektivitas kebijakan regulasi China dalam memulihkan kepercayaan investor dan mendorong aktivitas ekonomi.
Langkah China untuk mengatasi masalah di pasar properti—sektor yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir—juga sangat penting. Penurunan rasio uang muka minimum untuk pembelian rumah kedua dari 25% menjadi 15% dan penyesuaian suku bunga hipotek untuk kredit yang sudah ada diharapkan dapat meringankan beban keuangan sekitar 50 juta rumah tangga, dengan potensi penghematan tahunan sekitar 150 miliar yuan.
Langkah-langkah ini dirancang untuk menstabilkan sektor properti, yang tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi China. Dengan menghidupkan kembali sektor ini, Beijing tak hanya berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga membangun fondasi stabilitas regional yang lebih kokoh. Ekonomi China yang stabil akan memberikan landasan kuat bagi kerja sama ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan di kawasan.
Pemulihan ekonomi China juga membawa peluang besar bagi Asia Tenggara. Kebangkitan pasar saham China (A-share) telah meningkatkan minat investor global, yang diperkirakan akan mengarah pada peningkatan aliran modal ke pasar-pasar Asia Tenggara. Hal ini sangat penting bagi negara-negara seperti Indonesia yang selama ini menjadi penerima utama investasi asing dari China. Proyek infrastruktur seperti Kereta Api China-Laos, yang telah memfasilitasi pengangkutan lebih dari 10 juta ton kargo sejak mulai beroperasi pada Desember 2021, menunjukkan keterlibatan aktif China dalam meningkatkan konektivitas dan perdagangan regional. Pengembangan Mohan di Provinsi Yunnan sebagai pusat transportasi utama menunjukkan komitmen China dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan dan menyediakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk lebih mempererat hubungan ekonomi dengan Beijing.
Di samping itu, dominasi China dalam perdagangan global makin mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian kawasan. Pada tahun 2023, total perdagangan barang China mencapai US$5,9 triliun, yang menyumbang 12,4% dari total perdagangan global. Selama tujuh tahun berturut-turut, China berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar dunia, menegaskan pengaruhnya yang signifikan terhadap dinamika perdagangan regional. Perdagangan jasa China juga mengalami pertumbuhan pesat, menempati peringkat keempat dunia dengan volume ekspor dan impor mencapai US$933,1 miliar. Data ini memperlihatkan pentingnya bagi negara-negara seperti Indonesia untuk makin selaras dengan strategi ekonomi China, terutama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), guna memanfaatkan peluang perdagangan yang makin luas dan mengakses pasar-pasar baru di dalam jaringan ekonomi China yang besar.
Penguatan hubungan ekonomi antara China dan Asia Tenggara dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan kompleks (complex interdependence theory). Teori ini menyatakan bahwa makin terhubungnya negara-negara melalui hubungan ekonomi, sosial, dan politik, makin tinggi pula biaya konflik yang harus ditanggung dan makin jelas manfaat dari kerja sama tersebut. Paradigma ini menjelaskan mengapa negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, dapat mengambil manfaat dari integrasi yang lebih dalam dengan strategi ekonomi China untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan regional. Dengan mengadopsi model ketergantungan ini, ekonomi regional dapat mengurangi risiko ketidakstabilan dan mendorong pertumbuhan bersama yang menguntungkan semua pihak.
Namun, penguatan hubungan ekonomi dengan China juga memunculkan tantangan tersendiri. Ketergantungan yang makin kuat pada ekonomi China berarti bahwa setiap perubahan kebijakan atau kinerja ekonomi China akan berdampak besar pada seluruh kawasan Asia Tenggara. Risiko ketergantungan yang berlebihan terhadap modal dan investasi China sangat besar, terutama bagi Indonesia yang menjadi penerima utama investasi China di sektor infrastruktur, manufaktur, dan real estate. Inisiatif proaktif China untuk menstabilkan pasar keuangan dan propertinya—seperti penerbitan obligasi pemerintah jangka panjang dan obligasi khusus pemerintah daerah—menunjukkan dedikasi terhadap stabilitas regional, yang menunjukkan bahwa China tidak hanya fokus pada pertumbuhan internal, tetapi juga mempertimbangkan dampak lebih luas di kawasan.
Arus modal China yang terus meningkat ke Asia Tenggara memberikan dukungan penting bagi proyek-proyek pembangunan. Namun, hal ini juga berpotensi menekan industri lokal dan menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas domestik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa investasi China terintegrasi ke dalam prioritas pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang dan ketahanan ekonomi. Ini bisa dicapai dengan menerapkan kerangka regulasi yang mendorong kolaborasi, transfer teknologi, dan usaha patungan sehingga perusahaan lokal dapat memanfaatkan investasi China tanpa kehilangan kendali atas aset dan sektor strategis.
Untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pemulihan ekonomi China, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya perlu mengadopsi pendekatan proaktif yang mengharmoniskan integrasi ekonomi dengan diversifikasi kemitraan global. Memperkuat daya saing ekonomi domestik melalui reformasi struktural di sektor-sektor utama—seperti manufaktur, teknologi, dan jasa—akan memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari rantai pasok global. Strategi ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global dan memperkuat daya tahan ekonominya.
Peran Asean sebagai forum diplomasi kolektif juga harus dimaksimalkan. Dengan mengadopsi sikap yang kohesif dalam berdialog dengan China, Asean dapat memastikan bahwa setiap kesepakatan regional, termasuk yang berada dalam kerangka BRI, sejalan dengan tujuan pembangunan anggotanya dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan di seluruh kawasan. Sikap bersama ini akan menyeimbangkan interaksi ekonomi antara China dan Asia Tenggara, serta mencegah ketergantungan berlebihan pada investasi China oleh negara manapun.
Regulasi finansial dan stabilitas ekonomi menjadi elemen penting dalam strategi ini. Para pembuat kebijakan di Indonesia harus memprioritaskan pembangunan institusi keuangan yang kuat dan kerangka regulasi yang mampu mengelola aliran modal China secara efektif sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan volatilitas arus modal. Pengawasan keuangan yang lebih baik dan penerapan manajemen risiko yang cermat akan membantu Indonesia mengatasi guncangan ekonomi yang mungkin muncul dari perubahan kebijakan ekonomi China.
Sebagai penutup, perubahan kebijakan ekonomi China baru-baru ini memberikan peluang yang besar bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan China yang sedang bangkit kembali. Respons negara-negara Asia Tenggara juga harus bersifat pragmatis dan dirancang dengan cermat, agar dapat mendorong integrasi yang lebih dalam dengan China tanpa kehilangan kemandirian strategis. Seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi China yang akan kembali meningkat, negara-negara Asia Tenggara dapat mempererat kerja sama mereka dengan raksasa ekonomi ini, yang berkomitmen terhadap kesejahteraan bersama dan pembangunan regional yang stabil.
