Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didorong untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal agar siap menadah berkah program unggulan makan bergizi gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Peternak lokal harus terlibat terlebih, pemerintah akan membuka keran impor jumbo sapi perah untuk program tersebut.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian melihat adanya dampak positif bagi peternak lokal dengan program MBG, selama melibatkan peternak lokal.
Namun sebelum mengimpor jutaan sapi perah, Eliza meminta agar para peternak terlebih dahulu harus didampingi untuk meningkatkan kapasitas (capacity building).
“Karena jika sapi sapinya langsung diberikan ke peternak, peternak ini harus melakukan beberapa penyesuaian seperti apakah luas kandangnya memadai, manajemen, ketersediaan pakan, tenaga kerja dan penggunaan teknologi,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).
Jika tidak ada persiapan, lanjut dia, maka para peternak lokal akan kaget dalam mengelola tambahan jutaan sapi perah.
Baca Juga
Lebih lanjut, jika pemerintah menggunakan skema mendatangkan investor dengan membuka peternakan skala besar, juga perlu dipertanyakan peternak lokal dapat menjadi mitra mereka. Dalam hal ini, peternak menjual hasil produksi susu ke perusahaan.
“Karena jika peternak ini hanya menjadi pekerja peternakan di mega farm tersebut, peternak lokal kita tidak akan berjalan baik. Peternak ini kan juga pengusaha skala kecil, jika mereka dijadikan pekerja mereka bukan lagi peternak tetapi karyawan di sektor peternakan,” tuturnya.
Apalagi, dia mengungkap bahwa capaian kemitraan peternak lokal dan perusahaan besar juga masih rendah.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memiliki aturan agar perusahaan susu bekerja sama dengan koperasi peternak rakyat. Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki pengolahan susu atau yang bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki pengolahan susu bermitra dengan peternak lokal.
Sayangnya, Eliza menyebut, fakta di lapangan menujukkan bahwa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal tidak sampai 20% dari total jumlah pelaku usaha pengolahan susu.
“Artinya, pemerintah todak betul-betul mengawasi kemitraan ini. Semestinya ada skema reward and punishment bagi pelaku usaha pengolahan susu yang tidak bermitra dengan peternak lokal,” ucapnya.
Adapun, jika kondisi ini terus berlanjut, Eliza memproyeksikan adanya kemungkinan peternak lokal akan kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan pasar yang lebih baik.
Untuk itu, Eliza meminta agar pemerintahan Prabowo—Gibran harus melibatkan peternak lokal. Sebab, ini akan menggerakkan perekonomian lokal dan memberrikann kepastian pasar terhadap peternak.
“Jika perusahaan besar semuanya menjalin kemitraan dengan peternak, ini akan trjadi transfer of knowledge sehingga peternak bisa upgrade,” pungkasnya.
