Bisnis.com, JAKARTA — Adik presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana kenaikan rasio utang dan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada pemerintahan baru mendatang.
Hashim mengklaim, Prabowo tidak khawatir berbagai program unggulannya seperti makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia mengakui, program makan bergizi gratis saja akan memakan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahunnya.
Kendati demikian, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan negara seperti lewat penarikan utang dan pajak. Terkait dengan utang, dia mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara G20.
Sebagai catatan, data terbaru dari Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Batasan rasio utang terhadap PDB yaitu 60% seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Jadi kita memiliki banyak potensi dalam hal mengelola utang kita, meningkatkan utang kita dengan hati-hati," ujar Hashim seperti yang ditayangkan kanal YouTube kantor berita Hong Kong RTHK, dikutip pada Rabu (9/10/2024).
Tidak sampai situ, dia turut menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga sangat rendah. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak terhadap PDB berkisar di angka 10% sehingga akan coba digenjot oleh pemerintahan Prabowo nantinya.
"Termasuk pajak, termasuk royalti dari semua komoditas yang kita ekspor, pajak cukai rokok—orang Indonesia terkenal sebagai perokok, dan tentu saja sumber lain seperti bea masuk," jelas Hashim.
Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu. Dalam postur APBN 2025, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp505,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, dalam APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun.
