Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Sentil Pemda yang Tumpuk Anggaran di Bank

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah, namun kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran wakil menteri keuangan dan para eselon I Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/9/2024). /Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran wakil menteri keuangan dan para eselon I Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/9/2024). /Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil pemerintah daerah (Pemda) yang lebih suka menumpuk anggaran di bank daripada membelanjakannya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah. Kendati demikian, sambungnya, anggaran tersebut kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.

Dia mencontohkan, pemerintah pusat selalu memberi stimulus ketika Indonesia sedang alami guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19 ataupun kenaikan harga komoditas secara ekstrem. Harapannya, agar ekonomi bisa segera bangkit.

Sayangnya, menurut Sri Mulyani, Pemda malah tidak membelanjakan anggaran yang telah diberikan ketika pemerintah pusat memberi stimulus ekonomi tersebut. Menurutnya, Pemda malah kerap menghambat upaya pemerintah pusat untuk membuat perekonomian bangkit dengan cepat.

"Karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth [pertumbuhan], penciptaan kerja, daerahnya dikasih transfer, terus transfernya berhenti di bank, they don't spend [mereka tidak belanja]," jelas Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/9/2024).

Oleh sebab itu, bendahara negara tersebut menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan coba memperbaiki permasalahan tersebut. Kemenkeu masih mencoba untuk terus mensinkronkan kebijakan fiskal pusat dan daerah sehingga upaya dalam intervensi pasar bisa maksimal dan dirasakan masyarakat.

"Nah karena ini adalah sebuah perjalanan panjang, saya rasa this kind of seminar sangat-sangat membantu kita untuk seluruh teman-teman terutama yang di daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyatakan pemerintah menargetkan jumlah desa mandiri atau desa yang lepas dari garis kemiskinan bisa mencapai 75.000 desa. Saat ini, lanjutnya, jumlah desa mandiri baru mencapai sekitar 20.000 desa.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper