Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bahlil Minta Jangan Ada Spekulasi soal Rencana Pembatasan Beli Pertalite

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan belum ada keputusan resmi terkait pembatasan kriteria konsumen BBM Pertalite dan Solar subsidi.
Petugas melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengaturan terkait pembatasan kriteria penerima BBM Pertalite dan Solar subsidi masih dalam pembahasan pemerintah. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait kriteria maupun skema pembatasan BBM subsidi hingga saat ini. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait isu tersebut. 

"Masih dalam pembahasan. Saya pikir 1-2 minggu ini belum ada gitu ya. Jadi jangan berspekulasi dulu apa-apa karena aturannnya masih dibahas," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024). 

Bahlil memastikan pihaknya akan segera mengumumkan aturan baru distribusi BBM tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerima subsidi. 

"Jangan orang seperti saya atau sama Pak Agus [Menteri Perindustrian] diberi BBM subsisidi dong, enggak fair. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang layak mendapatkan," jelasnya. 

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo terkait kriteria penerima BBM Pertalite.  

"Ini difinalkan, tanggal 1 sedang disosialisasikan biar tahu, sekarang sosialisasi dan rapat teakhir dengan Presiden. Kita harapkan minggu depan, setelah itu nanti kita lihat," terangnya.  

Sebelumnya, dalam ajang ISF 2024, Luhut memaparkan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat lewat teknologi AI. Menurut dia, pembatasan melalui teknologi ini dapat membuat negara lebih hemat hingga Rp90 triliun. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper