Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis rencana pembatasan pembelian BBM Pertalite tidak akan berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Luhut mengatakan, pembatasan kriteria pengguna yang berhak membeli Pertalite itu diberlakukan agar BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran. Dia menuturkan, BBM Pertalite nantinya tidak dapat dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi.
"Tidak mengganggu daya beli saya rasa. Itu BBM yang tidak berhak mendapat subsidi dengan teknologi AI sekarang kan bisa kita monitor. Misalnya, saya tidak berhak dapat BBM subsidi," kata Luhut dalam acara High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).
Luhut juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM. Dia mengatakan, pemerintah hanya melakukan penataan terkait kelompok masyarakat yang dapat membeli BBM subsidi tersebut.
Adapun, Luhut tidak memerinci kriteria masyarakat yang mendapatkan BBM subsidi. Namun, dia mencontohkan salah satu kelompok yang masih dapat membeli BBM subsidi Pertalite adalah para pengemudi ojek online (ojol).
"Seperti ojol itu tidak akan kena larangan. Saya tegaskan lagi juga tidak ada kenaikan harga BBM " kata Luhut.
Baca Juga
Sebagai informasi, pemerintah telah memberi sinyal untuk memperketat kriteria penerima BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar agar penyaluran lebih tepat sasaran. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah juga mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam RAPBN tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, alokasi volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl), turun dibandingkan alokasi pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penurunan ini merupakan bagian dari rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi pada 2025 agar lebih tepat sasaran.
