Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari 2024. Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pun menyatakan tugasnya untuk menciptakan lapangan kerja akan semakin sulit.
Persetujuan alokasi anggaran tersebut sendiri terjadi dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Investasi/BKPM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).
Rosan masih berharap parlemen masih bisa memperjuangkan agar anggaran kementerian yang dipimpinnya bisa ditingkatkan pada tahun depan. Dari usulan pagu anggaran Rp681,88 miliar, dia meminta tambahan senilai Rp889,32 miliar sehingga total menjadi Rp1,57 triliun.
Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu mengingatkan, investasi merupakan ujung tombak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Apalagi, sambungnya, presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Menurutnya, salah satu kontribusi investasi adalah penciptaan lapangan kerja. Namun, Rosan meyakini penciptaan lapangan kerja ke depan akan semakin sulit apabila anggaran Kementerian Investasi berkurang signifikan.
"Penyerapan tenaga kerja yang bisa terdampak sedangkan itu adalah salah satu PR kita yang utama, bagaimana kita menciptakan tenaga kerja, dan investasi kembali lagi merupakan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, yang berkualitas, dan berkesinambungan," katanya dalam rapat.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Rosan merasa Kementerian Investasi akan punya tantangan besar. Pihaknya akan meninjau ulang kembali target-target yang ada berdasarkan skala prioritas.
"Sehingga ke depannya target [investasi] yang tadinya dicanangkan kurang lebih Rp1.905 triliun pada tahun 2025 dapat kami capai," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Rosan untuk mempertimbangkan kembali target investasi yang telah dicanangkan karena adanya penurunan anggaran yang signifikan.
"Jangan nanti kemudian dipersalahkan Kementerian Investasi tidak bisa mencapai target padahal karena anggarannya turun," ujar Martin pada kesempatan yang sama.
