Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai usulan DPR terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% dan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 5% per tahun pada 2025 sudah tepat.
Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan dirinya setuju tarif awal 2,5% untuk Barang Kena Cukai (BKC) baru tersebut berada di angka yang cukup rendah.
“Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi,” ujarnya, Selasa (10/9/2024).
Pasalnya, industri minuman ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif sebesar 2,5% untuk awal penerapan menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.
Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya juga mengusulkan tarif tersebut harus naik secara bertahap hingga ke angka 20%.
Fajry berpandangan besaran tarif tersebut seharusnya tidak ditentukan di masa awal, namun menunggu evaluasi ke depan.
Baca Juga
“Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya,” jelasnya.
Sementara untuk tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diusulkan naik sebesar 5% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan, 2025 dan 2026, Fajry menilai telah cukup mengakomodasi sepua aspek dalam kebijakan CHT.
Meskipun, kenaikannya tidak setinggi dua tahun terakhir, yang rata-rata setiap golongannya naik 10%.
Menurutnya, penentuan cukai rokok sangat kompleks karena maraknya rokok ilegal sebagai subtitusi. Pasalnya, jika pemerintah menaikan tarif terlalu tinggi, bukan penerimaan yang didapat malah penurunan.
Tujuan pemerintah untuk mengendalikan dan menurunkan konsumsi rokok pun tidak tercapai karena terjadinya downtrading atau shifting dari rokok golongan atas ke golongan yang lebih rendah bahkan ke rokok ilegal.
“Normalnya, kenaikan tarif CHT kisaran kurang lebih 10%. Namun dua tahun terakhir yang terjadi malah penerimaan CHT turun. Beban cukainya sudah tinggi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif CHT tersebut juga hanya dikhususkan bagi tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Sementara jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak dilakukan dalam rangka untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.
Wahyu meminta pemerintah untuk merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1-15 tahun serta mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.
“Kemarin sudah naik 10%, sekarang 5%. Kemarin setelah kita naikkan 10% tidak ada masalah. Kami berharap industri tumbuh tetapi kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik. Sebagian besar dari hasil cukaih rokok itu kan dikembalikan lagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).
