Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemberian bea masuk anti dumping (BMAD) keramik homogenous tiles asal China.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menjelaskan bahwa asosiasi telah bersurat secara resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta atensi dan keseriusan agar PMK BMAD ubin keramik asal China segera terbit.
"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah lebih dari 30 hari sejak tanggal Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas Impor Ubin Keramik asal RRT, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/9/2024).
Edy menekankan bahwa penyebab utama kinerja industri keramik nasional yang menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal China yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.
Dampaknya pun telah terbukti lewat fenomena penurunan tingkat utilisasi produk keramik nasional semester I/2024 yang hanya mampu beroperasi di level 62%, turun dibandingkan periode 2023 yang masih mampu mencapai 69% dan periode 2022 yang masih sebesar 78%.
Namun, apabila PMK BMAD bisa keluar dalam waktu dekat, Asaki optimistis kapasitas utilisasi keramik nasional tahun ini bisa segera membaik dan bangkit kembali ke level 65%-67%, meskipun tetap di bawah target 2024 sebesar 70%.
Baca Juga
Ke depannya, Asaki menargetkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional bisa mencapai 80% pada periode 2025 dan di atas 90% pada 2026, jika besaran BMAD ubin keramik asal China berada di kisaran 70%-80%.
"Selain itu, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan pemutusan hubungan kerja [PHK] para pekerjanya," tambahnya.
Asaki menilai defisit transaksi ekspor-impor keramik 5 tahun terakhir sebesar US$1,24 miliar pun semestinya tidak perlu terjadi, karena industri keramik nasional memiliki kapasitas produksi 625 juta m2/tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.
Selain itu, tercatat angka volume impor keramik dari China pada semester I/2024 kembali naik sebesar 11,6% secara tahunan menjadi 34,9 juta m2.
"Asaki sangat menyayangkan, seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk. Terlihat pula dari angka PMI Manufaktur Juli dan Agustus ini yang terkontraksi," tambahnya.
Edy menambahkan bahwa lambannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal China akan memberi peluang para importir untuk melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif, di atas angka rata-rata impor sebelumnya.
Sebab, pemberitaan besaran BMAD oleh Menteri Perdagangan di berbagai media telah berlangsung sejak awal Agustus lalu.
"Oleh sebab itu, importir akan berupaya menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40%-50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD, sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan," tutupnya.
