Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso meyakini pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto masih akan mengandalkan sektor infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian ke depan.
Susi menjelaskan pemerintah telah meluncurkan dua skema pembiayaan infrastruktur baru oleh pihak swasta yaitu hak pengelolaan terbatas (HPT) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK). Menurutnya, dua skema baru tersebut untuk mempermudah proyek infrastruktur pemerintahan Prabowo.
"Saya kira itu sejalan dengan rencana ekonomi kita ke depan. Infrastruktur masih akan menjadi andalan kita, baik yang terkait dengan masalah kontribusinya ke PDB nasional kita, kemudian juga dukungan untuk penciptaan lapangan kerja, dan berbagai aspek yang lain," ujar Susi dalam konferensi pers Peluncuran Perpres HPT dan P3NK di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).
Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten mendorong pembangunan infrastruktur dalam sepuluh tahun terakhir. Dia meyakini pemerintahan Prabowo akan terus melanjutkan proyek infrastruktur Jokowi.
Apalagi, sambungnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengumpulkan para pendahulunya untuk berdiskusi pada Selasa (27/8/2024). Susi mengklaim, semua eks Menko setuju dengan pentingnya infrastruktur kepada perekonomian nasional.
"Intinya ke depan kita masih sangat membutuhkan untuk dukungan pengembangan infrastruktur," jelasnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut hadir Menko Perekonomian periode 2001—2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian periode 2004—2005 Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian periode Mei—Oktober 2014 Chairul Tanjung, Menko Perekonomian Sementara periode Mei—Agustus 2008 Sri Mulyani Indrawati, dan Menko Perekonomian periode 2015—2019 Darmin Nasution.
Lebih lanjut, Susi memberi kode bahwa pemerintah akan menambah porsi pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 atau selama periode pertama pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Apalagi, pembiayaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah tidak ingin pembiayaan infrastruktur hanya tergantung kepada APBN ataupun APBD sehingga kontribusi pihak swasta akan terus digenjot.
Susi menjelaskan, dalam RPJMN 2015—2019 kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp1.751,4 triliun (setara 35,5% dari total dana infrastruktur). Sementara, dalam RPJMN 2020—2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun (setara 42%).
Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengakui, RPJMN 2025—2029 belum disepakati sehingga belum ada angka pasti target pembiayaan suatu untuk infrastruktur. Kendati demikian, Susi memberi kode bahwa porsi pembiayaan swasta tersebut akan terus meningkat seperti dalam tren RPJMN sebelum-sebelumnya.
"Sekarang kan Rp2.700an [triliun] yang dari pihak swasta, kita akan mendorong supaya tidak membebani APBN khususnya tadi beberapa projek yang sudah jalan. Untuk peningkatan nilainya kan bisa kita dorong kembali," jelas Susi.
