Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu alasan APBN 2025 dipatok defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari PDB untuk memastikan keberlanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai lengser pada Oktober nanti.
Sri Mulyani menjelaskan, defisit anggaran Rp616,2 triliun pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut untuk menjaga tingkat keseimbangan antara tiga hal.
"Satu, keberlanjutan program-program prioritas pemerintah [Jokowi]," jelas Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
Kedua, sambungnya, untuk memberikan ruang kepada pemerintahan Prabowo nantinya melaksanakan program-program yang sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Ketiga, untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal pada jangka menengah panjang.
Sri Mulyani tidak menampik, untuk mengakali defisit anggaran tersebut pemerintah merancang harus menarik utang. Kendati demikian, dia menyatakan pembiayaan utang tersebut akan terus dikelola secara hati-hati.
"Rasio utang tetap dijaga pada batas aman dan relatif rendah dibandingkan negara-negara peer [rekan dagang]," jelasnya.
Baca Juga
Bendahara negara tersebut mengklaim, pemerintah juga terus lakukan pendalaman pasar untuk bisa menciptakan pembiayaan yang semakin efesien dan stabil. Sejalan, lanjut Sri Mulyani, pemerintah terus mendorong skema pembiayaan inovatif, kreatif, dan berkesinambungan dengan partisipasi swasta.
Sebelumnya, ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian RAPBN 2025, Presiden Jokowi juga menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.
