Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri memprediksi presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan memangkas anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk dialihkan ke pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan.
Faisal menilai, anggaran program MBG atau makan siang gratis yang ditetapkan hanya sebesar Rp71 triliun pada 2025 tidak akan cukup. Apalagi, sambungnya, program MBG akan dijalankan oleh lembaga baru yaitu Badan Gizi Nasional.
Dia menjelaskan, biasanya pembiayaan lembaga baru akan memotong anggaran dari lembaga lain yang sudah ada. Oleh sebab itu, dia menilai anggaran Otorita IKN juga akan terkena dampak.
"Jadi ngambil dari [anggaran kementerian/lembaga] yang lain atau relokasi dari IKN," jelas Faisal saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).
Selain itu, dia mencatat anggaran Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' dalam RAPBN 2025 sangat besar yaitu senilai Rp631,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 27% dari total anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693.184,2 triliun.
Padahal, sambungnya, alokasi anggaran untuk belanja lain-lain tidak lebih dari 5% dari total belanja pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila pembiayaan program MBG juga akan mengambil dari alokasi anggaran belanja lain-lain.
Baca Juga
"Tinggal relokasi saja," katanya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG lewat Peraturan Presiden No. 83/2024. Pada Senin (19/8/2024), Jokowi juga melantik dosen IPB Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.
Usai dilantik, Dadan mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis disiapkan untuk terlaksana pada 2 Januari 2025. Meski sudah mengetahui penugasannya, Dadan mengaku Badan Gizi Nasional masih harus dimatangkan lebih lanjut.
Dia menyebut masih akan membahas ihwal struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan serta pengangkatan para pejabat tinggi di badan itu. Dadan berharap menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pekan pertama Desember 2024.
Menurut Dadan, anggaran Badan Gizi Nasional masih sama dengan ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2025 yaitu sekitar Rp71 triliun. Uang puluhan triliun itu akan dianggarkan di satu kementerian/lembaga saja, yakni Badan Gizi Nasional.
"[Rp71 triliun] menyangkut seluruhnya. Termasuk [untuk gaji pegawai]," ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran pengembangan IKN hanya dialokasikan sebesar Rp136,1 miliar pada 2025. Dia tidak menampik anggaran tersebut tampak kecil karena nantinya anggaran IKN masih akan disesuaikan oleh pemerintahan baru.
"Kalau lihat [anggaran] IKN masih kecil, karena semuanya di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih, sesuai prioritas beliau akan membahas dan menyampaikan," tuturnya dalam konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).
