Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadi Menteri ESDM, Bahlil Diminta Percepat Transisi Energi

Banyak PR yang harus diselesaikan Bahlil usai dilantik menjadi Menteri ESDM baru pada reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8/2024).
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri, di antaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri, di antaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Bisnis.com, JAKARTA — Bahlil Lahadalia ditantang untuk mempercepat transisi energi, salah satunya, menarik pajak produksi batu bara, usai dirinya dilantik menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang baru.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bahlil di sisa kurang dari dua bulan akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama ihwal percepatan transisi ke energi terbarukan.

Oleh sebab itu, dia menilai perlu ada reformasi perpajakan di sektor pertambangan kotor, yang dinilai memperlambat proses transisi energi.

"[Sehingga harus] mendorong pajak produksi batu bara dan evaluasi insentif pajak bagi smelter nikel yang belum selaras dengan tanggung jawab lingkungan," jelas Bhima, Senin (19/8/2024).

Tak hanya itu, sambungnya, Bahlil juga perlu menggenjot transisi negeri lewat skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan International Partnership Group (IPG).

Bhima merasa dukungan langsung dari APBN dan kebijakan Kementerian ESDM juga tak kalah penting. Dia mencontohkan, Bahlil perlu menambah jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dipensiunkan.

"Perpres 112/2022 yang masih memperbolehkan pembangunan PLTU kawasan industri baru juga perlu direvisi. Diperkirakan terdapat 21 GW PLTU kawasan industri yang hendak dibangun dan menghambat upaya Indonesia mencapai target emisi karbon," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas revisi DMO (Domestic Market Obligation) batu bara yang menimbulkan risiko ketergantungan bahan bakar fosil khususnya di pembangkit listrik.

Terakhir, Bhima juga mendorong agar Kementerian ESDM mempermudah energi berbasis komunitas untuk menggunakan transmisi milik PLN sekaligus bisa menjual surplus listrik energi bersih ke PLN.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024).

Salah satu yang dilantik ada Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri investasi. Bahlil menggantikan Arifin Tasrif yang menjabat sebagai menteri ESDM selama 23 Oktober 2019-19 Agustus 2024.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper