Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto direncanakan akan membayar bunga utang pada 2025 senilai Rp552,9 triliun. Perlu diingat, angka ini belum termasuk pembayaran pokok utang.
Mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pembayaran bunga yang utang direncanakan senilai Rp552,triliun ini naik 10,8% dari outlook tahun ini yang senilai Rp499 triliun.
“Jumlah tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri senilai Rp497,62 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri senilai Rp55,23 triliun,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip Sabtu (17/8/2024).
Meski tumbuh double digit, pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2025 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 yang sebesar 13,4% (terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023).
Sementara melihat secara tren sejak 2020, pembayaran bunga utang yang pemerintah lakukan terus beranjak naik. Kala itu Jokowi memulai periode kedua kepemimpinannya, bunga utang mencapai Rp314,1 triliun.
Artinya dalam lima tahun terakhir, pembayaran bunga utang meningkat lebih dari Rp200 triliun, seiring dengan menggunungnya utang pemerintah.
Baca Juga
Adapun, pemerintah mengungkapkan bahwa perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun anggaran 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, juga memperhitungkan rencana pembiayaan utang 2024 dan 2025, rencana program pengelolaan portofolio utang (liabilities management).
Kemudian perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (US$), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR).
Belum Termasuk Pembayaran Pokok Utang
Melihat rencana belanja dalam RAPBN 2025 yang senilai Rp3.613,1 triliun, dengan demikian belanja bunga utang mencakup 15,3% dari total anggaran.
Nilai tersebut bahkan lebih besar hampir tiga kali lipat dari porsi anggaran kesehatan tahun depan yang senilai Rp197,8 triliun.
Di sisi lain, pembayaran ini baru bunga utang, belum termasuk utang jatuh tempo yang pemerintah wajib bayar.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Alhasi, Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaskan bahwa tingginya utang jatuh tempo tersebut sejalan dengan penarikan utang yang juga cukup besar pada masa pandemi Covid-19 pada 2020. Tercatat, pembiayaan utang kala itu mencapai Rp1.229,6 triliun.
“Angka [utang jatuh tempo] pada 2025, 2026, dan 2027 yang tinggi jangan lupa, pandemi Covid-19 yang waktu itu membutuhkan hampir Rp1.000 triliun belanja tambahan, dan untuk nambah belanja sebesar itu, saat penerimaan negara turun 19% karena ekonomi berhenti,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Untuk tahun depan, pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN pertama Prabowo.
Hal tersebut sejalan dengan defisit 2025 sebesar 2,53% yang setara dengan Rp616,2 triliun atau lebih lebar dari target tahun ini yang sebesar 2,29% atau Rp522,8 triliun.
