Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata enggan menjawab mengenai kelanjutan nasib kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 yang diusulkan naik menjadi 220.000 unit.
Saat dikonfirmasi, Isa tidak memberikan keterangan pasti. Dia mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Ini kan [Nota Keuangan] ngomongin RAPBN 2025, ya [fokus] 2025 ini,” kata Isa saat ditanyai mengenai nasib usulan kenaikan kuota FLPP 2024, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.
Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.
"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal.
Baca Juga
Adapun, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP rumah subsidi diperkirakan bakal habis pada September 2024. Pasalnya, hingga Juni 2024 , serapan kuota FLPP telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.
Sejalan dengan hal itu Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.
“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” imbuhnya.
Apabila penambahan kuota FLPP itu tak direalisasikan pemerintah, Joko menyebut hal itu bakal menimbulkan ketidakpastian di pasar properti dalam negeri.
