Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia telah diakui oleh berbagai lembaga internasional sebagai langkah yang berhasil. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang relatif cepat pulih, didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Pemerintah cukup tanggap, dan pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat," ujar David dalam keterangannya pada Kamis (15/8/2024).
Namun, David menyoroti beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penanganan pandemi ini. Salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya antisipasi pemerintah, terutama dalam penyediaan vaksin Covid-19.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih mendorong riset terkait teknologi, khususnya di bidang kesehatan, guna mengantisipasi potensi pandemi di masa depan.
David juga mengungkapkan bahwa beberapa sektor ekonomi masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, seiring dengan terus melemahnya permintaan global. Hal ini terutama berdampak pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah yang masih terpukul.
"Beberapa sektor masih terdampak, terutama yang terkait dengan permintaan global yang lemah. Segmen bawah dan kelas menengah juga masih banyak yang terpukul. Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana memperkuat penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, David juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan lapangan kerja, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan.
Ia juga memperingatkan dampak lonjakan utang pemerintah selama penanganan pandemi, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sempat melampaui 40%. Pada akhir Juni 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih tercatat tinggi, yaitu sebesar 39,13%.
"Dampak jangka panjang dari lonjakan utang ini perlu diwaspadai, terutama terkait dengan ruang fiskal kita dan tingginya pembayaran bunga utang," ujarnya.
David menambahkan bahwa pemerintah harus berupaya meningkatkan peringkat kredit (credit rating) Indonesia agar yield utang pemerintah bisa lebih rendah dan beban bunga yang harus dibayar juga berkurang.
