Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 atau tahun pertama pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.
Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).
Defisit APBN sebesar 2,53% pada tahun depan tersebut menjadi yang tertinggi sejak era pandemi Covid-19. Realisasi defisit APBN yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi pada 2021 atau tahun pertama pemulihan pandemi yaitu sebesar -4,57% dari PDB.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ungkap Jokowi.
Kepala pemerintahan sekaligus negara itu menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca Juga
"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.
Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.
