Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana penerapan campuran bahan bakar nabati (BBN) pada avtur atau bioavtur yang akan mulai diberlakukan bertahap sesuai peta jalan atau roadmap.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, dalam roadmap pemerintah akan diterapkan sebesar 1% pada 2027.
"Bioavtur itu kalau di roadmap kita, ini berikutnya di revisi Permen [Peraturan Menteri] juga akan kita lakukan detail roadmap-nya, 1% ini di roadmap kita 2027," kata Eni di Kantor Kementerian ESDM, Senin (12/8/2024).
Eni menjelaskan, BBN atau yang dikenal juga dengan biofuel untuk avtur merupakan campuran beragam minyak sayur (vegetable oil), termasuk minyak sawit dan minyak kelapa (coconut oil).
Roadmap bioavtur telah sesuai dengan usulan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, Eni menuturkan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pembahasan terkait pemanfaatan BBN dalam negeri.
"Karena kita itu punya hub untuk ke Indo-Pasifik. Jadi penerbangan-penerbangan di internal nasional kita aja banyak," tuturnya.
Baca Juga
Adapun, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui Green Refinery Kilang Cilacap telah mampu memproduksi Bioavtur-Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan kandungan bahan nabati 2,4%. Produksi bioavtur ini dilakukan melalui metode co-processing dan memiliki kapasitas 9.000 barel per hari.
Pada Oktober 2023, produk avtur dengan kandungan minyak inti sawit atau refined bleached deodorized palm kernel oil (RBDPKO) sebesar 2,4% tersebut telah sukses dilakukan uji terbang komersial pada pesawat Boeing 737-800 NG milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
Sebelumnya, Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, potensi pasar bioavtur ke depan sebenarnya cukup menjanjikan, mengingat maskapai penerbangan juga mulai berkomitmen untuk mengurangi jejak karbonnya. Terlebih, saat ini juga sudah banyak negara mulai mewajibkan penggunaan sustainable aviation fuel bagi pesawat yang melintas di wilayah udaranya.
Diakuinya memang pasar bioavtur untuk dalam negeri masih menantang sehingga pihaknya masih akan menyasar pasar ekspor.
"Di nasional belum ada regulasi yang mewajibkan menggunakan berapa persen SAF. Berarti kami orientasinya ekspor karena negara lain sudah mulai lebih tinggi, AS kalau tidak salah 25%, Australia 5%, Singapura juga sudah mau naik, apalagi pajak karbon mau naik, mereka pasti wajibkan itu. Itu peluang bagi kami," kata Taufik dalam acara media visit Kilang Cilacap, Jumat (3/11/2023).
Taufik pun berharap pemerintah dapat segera menggulirkan regulasi yang dapat mendorong pemanfaatan bioavtur di dalam negeri. Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi bahan baku bioavtur yang sangat melimpah.
"Memang dilemanya pemerintah harus hadir karena ini kita punya kebun sawit terbesar di dunia. Ini yang kita manfaatkan secara maksimal gimana kontribusi energi yang lebih green," katanya.
