Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa pemerintah perlu memaksimalkan peran koperasi dalam menjawab tantangan kesenjangan atau backlog rumah.
Apalagi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal di sana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.
"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau masyarakat tau anggotanya. Koperasi penjamin," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (21/7/2024).
Lebih lanjut, Junaidi menegaskan organisasinya telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait kredit pemilikan rumah (KPR).
Junaidi membahkan, APERSI dapat mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.
"Koperasi ini kan bedanya, pasarnya [untuk] yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai afalisnya, sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi," jelas Junaidi.
Baca Juga
Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.
"Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan," pungkas Junaidi.
