Bisnis.com, JAKARTA— Semua mata akan tertuju kepada Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono yang baru, menantikan arah kebijakan fiskal di masa pemerintahan baru. Dia tak lain adalah Bendahara Umum Partai Gerindra, sekaligus keponakan presiden terpilih.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menambah dan mengganti jajaran wakil menteri di tiga kementerian menjelang berakhirnya masa jabatan yang tinggal 3 bulan lagi. Tiga wakil menteri tersebut, yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.
Dalam konferensi pers perkenalannya di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (18/7/2024) sore, dia mengungkapkan bakal ambil bagian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Ketika ditanya soal kelanjutan rencana anggaran Prabowo untuk makan gratis yang dikabarkan akan dipangkas menjadi Rp7.500 dari sebelumnya Rp15.000, Thomas enggan memberi respons. Dia menjawab diplomatis dengan mengatakan program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.
Berita tersebut merupakan salah satu pilihan redaksi Bisnisindonesia.id pada Jumat (19/7/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.
1. 'Curi Start' Mitigasi Risiko Fiskal Ala Kabinet Prabowo
Para pakar ekonomi memiliki pandangan beragam soal masuknya keluarga Prabowo ke tubuh otoritas fiskal. Di satu sisi, Thomas memang dilantik di detik-detik terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memuluskan transisi.
Di sisi lain, hal ini memunculkan pertanyaan soal kepercayaan atau trust issue Prabowo terhadap orang-orang terdekatnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Joko Widodo memasukkan tim transisi dari kubu Prabowo ke dalam jajaran kabinetnya tidak ideal.
"Karena tekanan APBN ke depan mungkin lebih berat sementara program prioritas Prabowo seperti makan siang gratis dan food estate harus diamankan pendanaannya," kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).
Dia mengatakan perputaran isu soal pemerintahan baru belakangan ini juga dikhawatirkan memicu goyahnya arus modal masuk investor yang memengaruhi stabilitas rupiah.
2. Buah Tangan Lawatan ke UEA, Jokowi Bawa Pulang Setumpuk Kesepakatan
Presiden Joko Widodo membawa pulang sejumlah nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dari lawatan ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA).
Dalam pertemuan kenegaraan, Jokowi mengangkat empat isu utama, yakni kerja sama perdagangan, kerja sama investasi strategis, kerja sama energi bersih dan iklim, serta kerja sama sosial budaya.
UEA merupakan salah satu mitra penting perdagangan Indonesia. Sejak 2014, kala Presiden Jokowi baru menjabat, volume perdagangan nonmigas antara UEA dengan Indonesia hanya mencapai US$2,7 miliar. Namun, jumlah itu telah meningkat menjadi US$4,4 miliar pada 2023. Jokowi mengatakan pihaknya senantiasa meningkatkan kerja sama investasi dengan UEA.
“Ini semua menjadi cermin keberhasilan perkembangan yang sangat maju yang dicapai oleh kedua negara dalam periode ini dengan kekuatan keinginan bersama dan juga perhatian khusus dari Yang Mulia Saudaraku Presiden untuk memajukan kerja sama kedua negara serta menyiapkan segala aspek yang bisa mendukung kerja sama tersebut,” ujarnya dikutip Kamis (18/7/2024).
Terkait kerja sama perdagangan, Presiden Jokowi menyatakan kegembiraannya atas penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Hal ini menjadikan UEA sebagai negara Timur Tengah pertama yang memiliki kerja sama CEPA dengan Indonesia.
3. Masa Genting Penyaluran Pupuk Subsidi
Penyaluran pupuk subsidi di sejumlah daerah pada semester II/2024 berpotensi terhambat seiring dengan belum tersedia tambahan anggaran yang dijanjikan pemerintah.
Sedikitnya, sekitar 100 kabupaten akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024. Alokasi pupuk subsidi yang dimaksud merupakan kontrak pertama sebesar 4,7 juta ton yang telah ditekan Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di awal tahun.
Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi mengatakan bahwa kontrak penyaluran alokasi subsidi pupuk terbaru dari pemerintah kini telah ditambah menjadi 9,5 juta ton. Namun, hingga kini penambahan pasokan pupuk subsidi masih terkendala kontrak.
"Karena kontraknya sedang dalam proses, kalau secara normatif kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontrak," ujar Rahmad, Rabu (17/7/2024).
4. Leasing Nantikan Berkah dari Momentum GIIAS 2024
Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) diharapkan dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan leasing pada paruh kedua tahun ini, mengingat penjualan kendaraan pada semester I/2024 menunjukan tren penurunan.
Tercatat, penjualan mobil domestik secara wholesales mencapai 72.936 unit pada Juni 2024. Angka itu turun 11,8% secara year-on-year (YoY) dibandingkan pada Juni 2023. Lalu, penjualan ritel mencapai 70.198 unit, turun 12,3% dibandingkan Juni 2023.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, dalam ajang GIIAS perusahaan leasing atau pembiayaan turut mendukung dengan memberikan fasilitas kredit dan promosi yang menarik kepada calon pembeli.
Masuknya merek-merek baru ke pasar otomotif pada gelaran GIIAS juga dapat mendorong peningkatan animo di masyarakat.
“Ini harapan kami [dengan GIIAS] bisa mengejar ketertinggalan pada semester I/2024,” kata Suwandi ditemui usai Media Gathering Pembiayaan dan Perbankan di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (17/7/2024).
5. Kala Pengembang Lirik Status PSN Demi Percepat Pembangunan Kawasan
Status Proyek Strategis Nasional (PSN) memang menggiurkan untuk kemudahan perizinan dan pembebasan lahan, termasuk bagi proyek properti.
Adapun di sektor properti, status PSN telah disematkan ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) tropical concept dan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024. Namun, BSD juga menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Direktur Utama PT Jababeka (Persero) Tbk Setyono Djuandi Darmono berharap kawasan industri hasil pengembangannya di Cikarang, Bekas bisa dijadikan PSN. Hal ini menyusul kota mandiri milik developer raksasa lainnya yang juga sudah ditetapkan menjadi PSN yakni PIK Tropical Concept dan kawasan terpadu di BSD. Namun, tak seperti PIK dan BSD, pendiri Jababeka ini menginginkan konsep yang beda bila kawasan industri Cikarang ditunjuk jadi PSN.
“Saya butuhkan PSN untuk pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dikutip Kamis (18/7/2024).
Menurutnya, kemudahan regulasi pengembangan kawasan PSN dapat menunjang bisnis perusahaan yang berencana menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi.
