Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi prestasi pemerintah pusat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Opini WTP tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan (lapkeu) pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023.
Meski begitu, Jokowi berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak terlena dengan opini WTP, lantaran perolehan tersebut memang seharusnya wajib untuk diraih pemerintah.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi kewajiba. Kita semuanya dalam menggunakan APBN dengan baik, ini uang rakyat ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun akan diaudit dan diperiksa sehingga ada kewajiban menjalankan keuangan Negara secara baik,” ujarnya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Jokowi mengingatkan bahwa seluruh elemen pemerintaha harus menggunakan uang negara atau APBN dengan baik. Selain itu, ada kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkannya secara baik pula.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan dunia saat ini menghadapi dunia penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim yang semakin nyata.
"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.
Dia mengatakan Indonesia patut bersyukur karena ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, bahkan di kuartal I/2024 tumbuh 5,11%.
Di sisi lai, inflasi ttp terjaga karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.
Juga pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik. Jokowi menilai ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif dgn negara lain Indonesia harus lincah, cepat dan taktis.
Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun dan mampu memanfaatkan peluang yang saat ini sempit.
"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses. Berani lebih fokus pada hasil," imbuhnya.
