Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkap hanya terdapat 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang siap dihuni pada Agustus 2024 dari total 36 unit rumah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menuturkan 14 unit hunian menteri itu akan rampung bulan ini dan dapat mulai ditempati pada Agustus 2024.
“Rumah tapak jabatan menteri itu 14 [ditarget rampung pada akhir Juli], fully furnish sudah dengan segala perlengkapan seperti piring dan sebagainya,” jelas Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).
Sementara sisanya, yakni sebanyak 22 unit rumah tapak jabatan menteri ditargetkan bakal rampung pada Oktober 2024.
“Kemudian nanti tambah lagi menjadi 20 unit pada September dan Oktober 36 unit sudah selesai,” pungkas Danis.
Sebelumnya, seluruh rumah tapak jabatan menteri ditargetkan akan rampung pada Juni 2024. Pasalnya, rumah tersebut bakal digunakan oleh menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Agustus 2024.
Baca Juga
Adapun, rumah dinas menteri di IKN mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi. Ukuran rumah tersebut disebut tak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Berdasarkan catatan Bisnis, Rabu (25/1/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutkan pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sebesar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024.
Artinya, biaya konstruksi rumah menteri memakan anggaran mencapai Rp14,4 miliar per unit. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.
