Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno meminta agar mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru agar tidak menjadi seperti proyek mangkrak Hambalang.
Namun demikian, Hendrawan mengingatkan untuk merealisasikan IKN memang tidak mudah. Pasalnya, IKN merupakan proyek jangka panjang, yang penyelesaiannya menjadi sebuah kota membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.
“Jangan sampai gagal dan melahirkan kasus Hambalang [jilid] kedua misalnya. Semua orang ingin sebenarnya Ibu Kota Nusantara ini berhasil, tapi memang tidak mudah ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2024).
Menurutnya, pemerintah dan DPR telah membahas rencana alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tahun anggaran 2025. Namun, angka pastinya baru akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan RAPBN tahun anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.
“Nanti bulan September APBN 2025 diketok oleh DPR periode ini. Nah, itu baru tahu berapa angka-angka alokasinya,” jelasnya.
Dia mengatakan Jokowi memang menginginkan adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan IKN tahun depan, guna menjamin IKN menjadi proyek yang berhasil.
Baca Juga
RAPBN 2025, kata Hendrawan, memang telah mengakomodir belanja program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang dan telah dikoordinasikan dengan Tim gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, jika APBN yang telah disusun oleh pemerintahan saat ini kurang memadai, pemerintahan baru memiliki keleluasaan untuk melaksanakan APBN Perubahan (APBN-P).
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menilai dirinya lebih memprioritaskan program makan siang gratis ketimbang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung oleh pemerintahan saat ini.
Soedradjad yang juga merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 menilai bahwa proyek IKN masih membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang.
"Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota [IKN] dengan minjem?" katanya.
Di samping itu, infrastruktur penunjang IKN juga perlu diperhatikan. Dia mencontohkan, akses untuk air bersih di IKN saja saat ini masih sulit.
Selain karena bisa diupayakan dalam jangka pendek, Soedradjad menilai program makan siang gratis juga sudah banyak terealisasi di berbagai negara, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia.
