Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, akan menyiapkan anggaran untuk kelanjutan penyaluran bantuan pangan atau bansos berupa beras hingga Desember 2024. Hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa tambahan pemberian bantuan pangan hingga akhir tahun tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
“Ada beberapa nanti pergeseran dan cadangan yang sudah kita siapkan untuk belanja di fungsi kestabilan pangan dan sebagainya. Itu sejauh ini sudah diperhitungkan untuk APBN 2024,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Isa menuturkan bahwa saat ini tambahan belanja bantuan sosial tersebut masih dapat dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam APBN 2024.
Meski demikian, dia berharap ke depannya kondisi ekonomi global dan iklim membaik sehingga tidak akan ada lagi belanja-belanja tambahan yang perlu pemerintah keluarkan.
“Mudah-mudahan tidak ada keadaan atau kondisi yang lebih buruk yang kemudian mengharuskan kita memberikan intervensi yang lain,” lanjut Isa.
Baca Juga
Melihat rencana penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun ini, awalnya pemerintah mengalokasikan hanya untuk Januari hingga Juni 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran senilai Rp16 triliun untuk bantuan selama enam bulan tersebut.
Bendahara Negara menyampaikan anggaran untuk bantuan beras mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir.
Pada 2022 misalnya, dia mengatakan bantuan pangan/beras bencana alam tercatat telah disalurkan sebanyak 290.400 ton. Lebih lanjut, pada 2023, terjadi kenaikan yang sangat tajam untuk bantuan beras, yang mana disalurkan sebanyak 21,4 juta KPM selama 7 bulan.
Sementara data per kuartal I/2024, pemerintah telah menyalurkan 422.000 ton bantuan beras senilai Rp8 triliun.
Artinya, melalui adanya tambahan bantuan pangan beras untuk enam bulan ke depan atau hingga akhir tahun ini, akan lebih besar lagi anggaran dan volume beras yang digelontorkan.
Adapun, Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.
Dia menyebut bahwa penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan.
Sri Mulyani mengemukakan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan.
Ke depannya, penyaluran beras nampaknya akan berlanjut. Terpantau Bapanas yang mengajukan tambahan anggaran untuk 2025 senilai Rp20,8 triliun. Di mana sekitar Rp16,68 triliun untuk program bantuan pangan beras selama enam bulan pada 2025.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bantuan sosial (bansos) berupa beras yang diberikan kepada masyarakat kualitasnya premium. Jokowi mengatakan bansos beras akan terus berlanjut hingga Desember 2024.
Menurutnya, stok beras yang tersedia akan melalui pengecekan kualitas terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat meninjau stok beras sekaligus menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024).
“Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu,” ujar Presiden, dikutip dari keterangan resmi Presiden RI, Kamis (27/6/2024).
Presiden Jokowi menegaskan beras yang diterima penerima manfaat adalah beras dengan kualitas premium.
Jokowi juga menjelaskan Bulog tengah memperbaiki manajemen pengelolaan internal untuk distribusi beras ke masyarakat.
“Inilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang terus Bulog memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya,” ucap Jokowi.
