Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya perumahan subsidi terbengkalai disebut terjadi akibat lokasi yang tidak strategis dan akses yang minim terhadap transportasi umum. Pemerintah didesak siapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk subsidi angkutan umum.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, proyek rumah subsidi kerap terkendala oleh akses jalan dan transportasi umum yang kurang memadai. Alhasil banyak penghuni rumah subsidi lebih memilih kembali mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi tempat bekerja untuk mengurangi biaya transportasi.
Dia menekankan bahwa akses dan layanan angkutan umum yang memadai menjadi krusial untuk mengurai persoalan kemacetan, polusi dan efisiensi biaya hidup.
"Sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum sehingga orang enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).
Dia menilai, kondisi angkutan perkotaan maupun perdesaan semakin terpuruk. Dari 38 ibukota porvinsi, kata dia, baru terdapat 15 kota yang berupaya membenahi angkutan umum berbadan hukum dan memberikan subsidi atau menggartiskan tarif layanan kepada masyarakat.
Dia pun menyoroti pada keterbatasan ruang anggaran subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan. Adapun, porsi anggaran subsidi Perhubungan Darat pada 2024 tercatat sebesar Rp1,49 triliun yang terdiri untuk 367 trayek bus perintis Rp212,28 miliar, 35 trayek antrar moda (bus KSPN) Rp63,9 miliar, subsidi angkutan barang di 6 lintasan (6 provinsi) Rp 22,2 miliar, 270 lintasan kapal perintis penyeberangan Rp622,6 miliar, 2 lintasan Kapal Ferry Roro long distance Rp18 miliar, subsidi angkutan perkotaan di 10 kota sebanyak Rp500 miliar dan angkutan perkotaan mendukung IKN (Balikpapan – IKN) Rp50 miliar.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada DAK pembiayaan angkutan umum yang dimasukkan dalam DIPA Kementerian Keuangan. Nantinya, DAK tersebut dapat dibagikan kepada Pemda yang mulai bebenah dalam fasilitas dan layanan angkutan umum di daerahnya.
Lebih lanjut, Djoko pun mengusulkan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dikurangi. Subsidi BBM, kata dia, sebaiknya hanya diprioritaskan bagi angkutan umum penumpang maupun barang.
"Selain itu, ada pemberian stimulus program buy the service ke sejumlah daerah secara bergiliran dalam kurun waktu tertentu dialihkan ke Pemda dalam pengelolaan dan pembiayaan operasional" ucapnya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (14/6/2024), Di tengah polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kondisi yang cukup mencengangkan terjadi pada rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang.
Rumah subsidi yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 kini banyak yang terbengkalai karena lama tidak ditinggali oleh para pemiliknya.
Kondisi ini seakan berbanding terbalik dengan data ketimpangan pemilikan rumah (backlog) yang dilaporkan masih ada di level 9,9 juta. Untuk diketahui, salah satu alasan pemerintah menjalankan Tapera ialah untuk menekan angka backlog perumahan.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto mengungkap sederet dampak jika pemerintah tidak segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Joko menyebut, kebijakan itu perlu direalisasikan agar tidak mengundang ketidakpastian lini bisnis sektor properti yang dikhawatirkan bakal berujung pada PHK besar-besaran akibat mandeknya pembangunan rumah subsidi.
“Kalau bagi pengusaha [dampak bila FLPP tak ditambah] bisa memperkecil pendapatan. Maka itu akan menimbulkan ya PHK ketika pengusaha ini harus berhenti [membangun perumahan] dan tidak pasti serta tidak terakomodasi oleh pembiayaan FLPP,” kata Joko kepada Bisnis, Rabu (19/6/2024).
