Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan nasib subsidi energi oleh pemerintah.
Airlangga mengatakan bahwa perihal harga BBM, khususnya BBM nonsubsidi yang akan diberlakukan pada Juli 2024 ini hingga saat ini belum dilakukan pembahasan secara khusus.
Hal ini dia sampaikan usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Senin (24/6/2024).
"Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Namun, kan jumlahnya sudah jelas [kuota BBM]. Untuk subsidi tidak ada perubahan," kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan bahwa pemerintah sudah menahan harga BBM khususnya BBM nonsubsidi yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) sejak empat bulan atau sampai pada Juni 2024 ini.
Namun, Arifin mengatakan terkait dengan keputusan melanjutkan harga BBM bersubsidi maupun nonsubsidi yang disalurkan pemerintah ditahan harganya hingga akhir bulan Juni ini akan menunggu Kementerian terkait, salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga
“Tanya bu Sri Mulyani tuh, saya kan tiap saat siap. Tanya beliau (Srimul) kapan mau ngumpulnya [bahas kelanjutan subsidi BBM],” pungkas Arifin.
Diberitakan sebelumnya, beredar isu pemangkasan subsidi dan kompensasi energi pada 2025, termasuk subsidi BBM, yang akan menghasilkan efisiensi anggaran senilai Rp67,1 triliun per tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan bahwa rencana soal efisiensi melalui pengurangan volume BBM jenis Pertalite dan Solar tersebut masih dalam skala besar.
“Nggak juga [pemangkasan], nanti kita lihat lah, ini masih postur besar banget, nanti ktia lihat dari pandangan fraksi-fraksi DPR, nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Badan Anggaran [Banggar],” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Senin (27/5/2024).
Sri Mulyani menjelaskan pihaknya akan mengkalibrasi lagi kebutuhan energi pada tahun depan atau untuk pemerintahan Prabowo usai berdiskusi dengan DPR.
