Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan melalui ISPS Code dengan menggandeng Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Jon Kenedi mengatakan pelatihan dengan nama Maritime Security Exercise and Workshop tersebut dilakukan di Surabaya.
"Maritim Security Exercise & Workshop merupakan workshop dan simulasi respon atas ancaman keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan," katanya dalam siaran pers, Rabu (13/6/2024).
Dia menambahkan kerja sama dalam bentuk exercise & workshop dengan Kedubes Amerika ini menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan antar negara serta meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan kami dari tantangan & ancaman terkait ISPS Code
Dia menuturkan dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional, ISPS Code adalah langkah yang sangat strategis untuk diterapkan.
Sejak pemberlakuan ISPS Code pada 1 Juli 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority telah secara terus menerus melakukan upaya untuk memastikan penerapan aturan keamanan internasional secara optimal terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.
Baca Juga
ISPS Code, lanjutnya, memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif. Tantangan keamanan maritim makin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait.
“Workshop ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, informasi dan teknologi terkini guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan keamanan dalam sektor maritim,” ujarnya.
Konsul Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya, Jonathan Alan, mengatakan dalam menerapkan ISPS Code, diperlukan suatu konsistensi dan terobosan baru dalam menciptakan keamanan fasilitas pelabuhan yang optimal yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi maritim Indonesia.
"Amerika sangat terbuka jika kerja sama yang dijalin dengan Indonesia, akan lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan skenario, koordinasi, maupun logistik," katanya.
Kegiatan ini turut diikuti oleh 62 peserta yang berasal dari berbagai instansi di antaranya 4 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama, Auditor ISPS Code, Disnav Surabaya, Pangkalan PLP Tanjung Perak, Polri, Satuan Siber TNI, Kemenhan, Lantamal V Surabaya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Bea & Cukai Jatim, PT Pelindo I-IV, perusahaan pelayaran, pihak fasilitas Pelabuhan, dan Recognized Security Organization (RSO).