Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan siap untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan asing sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Bayu untuk merespons penugasan yang diberikan oleh Jokowi terkait kerja sama ekonomi dan investasi pangan, khususnya untuk komoditas beras, dengan Kamboja.
“Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut,” kata Bayu dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Bayu menuturkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja serta beberapa pelaku usaha beras di negara tersebut dan negara lain di sekitarnya.
Sejauh ini, Bayu menyebut bahwa Bulog telah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja, baik melalui skema business to business (b to b) maupun government to government (g to g) di 2023 dan awal 2024.
“Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut,” ujarnya.
Baca Juga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut bahwa Bulog akan melaksanakan investasi pada perusahaan beras di Kamboja. Hal tersebut disampaikan Luhut pada acara HUT HIPMI ke-52 pada Senin (10/6/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan bahwa dirinya mendapat tugas untuk menindaklanjuti penugasan tersebut.
“[Proses akuisisi] memang sudah ditindaklanjuti, sekarang tinggal kita melakukan due diligence,” kata Luhut, Senin (11/6/2024).
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai penugasan tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengamankan stok beras dalam negeri jika harga beras dunia melonjak.
Dengan begitu, Indonesia tidak akan terdampak dari tingginya harga beras dunia. Pasalnya, kata dia, beras yang diperdagangkan di dunia hanya sekitar 10% atau setara 50 juta ton, sedangkan banyak negara yang juga membutuhkan beras.
“Nah ketika kita punya cadangan sendiri di luar melalui kerja sama dengan negara yang bersangkutan kan lebih aman kalau dari sisi itu,” ungkap Andreas saat ditemui di Indramayu, Selasa (11/6/2024).
Dia mengharapkan, skema tersebut tidak hanya diterapkan untuk komoditas beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya. Misalnya, sapi hidup di Australia dan Selandia Baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
