Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mengakuisisi perusahaan beras asal Kamboja menjadi tanda tanya. Alih-alih mengoptimalkan produksi dalam negeri, pemerintah justru mengambil jalan instan lewat beras impor.
Ekonom sekaligus pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian mengatakan, seharusnya pemerintah memprioritaskan upaya menggenjot produksi beras di dalam negeri.
"Bukannya mengoptimalkan dari dalam negeri, malah bekerja keras mendatangkan beras impor," ujar Eliza saat dihubungi, dikutip Rabu (12/6/2024).
Eliza membeberkan alasan pemerintah lebih memilih jalan pintas memenuhi kebutuhan beras lewat impor lantaran harga beras di luar negeri lebih murah dibandingkan beras hasil produksi dalam negeri.
Dia menjabarkan, harga beras dalam negeri relatif mahal lantaran biaya produksi yang terus naik. Lonjakan biaya produksi petani itu dipicu oleh pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pupuk, kenaikan biaya tenaga kerja, hingga minimnya teknologi mekanisasi pertanian.
Bahkan, menurut Eliza, biaya produksi yang tinggi bukan satu-satunya penyebab harga beras di Indonesia cenderung mahal. Namun, panjangnya rantai pasok beras dan asimetris informasi pasar dianggap makin mengerek harga beras dalam negeri.
Baca Juga
"Karena gap harga beras dalam negeri dengan beras impor, rentennya cukup menggiurkan," bebernya.
Adapun, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras di tingkat grosir secara nasional pada Mei 2024 berada di level Rp13.471 per kilogram.
Sementara itu, harga beras di Kamboja berdasarkan data Ministry of Trade pada Juni 2024 berada di level 2.420 KHR per kilogram atau sekitar Rp9.583 per kilogram. Adapun, menyitir data Food and Agriculture Organization (FAO), harga beras di Pakistan dengan butir patah 5% pada Mei 2024 berada di level Rp9.495 per kilogram, beras Vietnam dengan butir patah 5% sebesar Rp9.256 per kilogram dan, beras putih Thailand Rp10.462 per kilogram.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (10/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Perum Bulog untuk mengakuisisi perusahaan di Kamboja untuk memberikan kepastian stok cadangan beras di Tanah Air. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (10/6/2024).
“Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli, ya lebih bagus investasi,” katanya kepada wartawan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Binsar Pandjaitan membocorkan rencana akuisisi sejumlah rencana dari perusahaan BUMN ke pasar internasional. Mulai dari PT Pertamina (Persero) ke Brasil dan Perum Bulog ke Kamboja.
Luhut menilai bahwa Kepala Negara mendorong agar pembangunan ke depan wajib mewaspadai tren global yang terjadi saat ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan energi.
“Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden tadi sudah memerintahkan saya untuk kami tindak lanjut dan sudah memang ditindaklanjutin, sekarang tinggal kami melakukan due diligence,” tandas Luhut.
