Menerka Sinyal Defisit APBN 2025 dari Sri Mulyani untuk Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR RI melakukan maraton rapat untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Salah satu bahasan yang menjadi fokus, yakni soal defisit APBN 2025. Uniknya, pembahasan yang alot tersebut bukan dilakukan oleh DPR dengan pemerintah, tetapi di kubu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. 

Sedari awal rencana APBN 2025 yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) muncul, pemerintah menargetkan defisit di rentang 2,45% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Namun, Rencana defisit APBN 2025 sebesar 1,5% muncul saat pemerintah melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (5/6/2024).  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monarfa secara independen menyebutkan bahwa pemerintah dapat menekan defisit lebih rendah. 

“Kami berharap Menteri Keuangan dan dari Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8%,” katanya, Rabu (5/6/2024). 

Menurut Suharso, posisi defisit di bawah 2% tersebut akan cukup memberikan ruang kepada presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk melaksanakan program-programnya. 

Suharso menyampaikan, saat ini belum semua program Prabowo masuk dan belum seluruhnya selaras dalam perencanaan. Untuk itu, perlu ruang bagi pemerintahan Prabowo agar lebih leluasa mengatur anggaran untuk mendanai programnya. 

Usul suharso, yakni memangkas anggaran-anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menekan defisit di rentang 1,5% hingga 1,8% dari PDB.  

“Kalau mau dilakukan mungkin kami bisa main persentase kepada K/L atau belanja yang lain yang sangat dimungkinkan [dipangkas],” tuturnya. 

Realisasi defisit anggaran 2023 tercatat mencapai Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Sementara tahun ini defisit dicanangkan sekitar 2,8%.  

Lain halnya Suharso, pada kesempatan berbeda, anggota fraksi PDIP Edy Wuryanto yang menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF tersebut meminta APBN dapat direncanakan surplus pada tahun depan.  

“Defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ujarnya, Selasa (28/5/2024). 

Edy menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini tidak seharusnya menentukan beban defisit kepada pemerintahan selanjutnya.

Perbesar

Pesan Tersembunyi Sri Mulyani ke Prabowo 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda justru menilai angka defisit usulan Sri Mulyani yang hampir menyentuh batas atas 3% tersebut merupakan satu pesan bagi pemerintah baru untuk berhati-hati. 

Bukan hanya perkara nilai tukar rupiah yang tengah melemah dan mempengaruhi pembiayaan utang atau porsi defisit, namun juga besarnya belanja APBN untuk mengakomodir program tahun depan. 

Alhasil, tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program terlampau besar dengan kemampuan pajak yang tidak optimal. Program-program ambisius seperti IKN, PSN, hingga makan siang gratis yang harus dipikirkan ulang.

Nailul menuturkan pemerintah dapat mengevaluasi anggaran infrastruktur. Pasalnya, banyak anggaran terkait infrastruktur di era Presiden Jokowi yang masih dapat dipangkas. 

Kemudian, rasionalisasi program-program ambisius presiden baru juga dapat dilakukan, misalnya target pemberian makanan bergizi. 

“Saya rasa SMI [Sri Mulyani Indrawati] ingin mengatakan hal tersebut dalam penyusunan KEM-PPKF 2025 agar [Prabowo] berhati-hati dalam pengelolaan utang negara,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/6/2024). 

Perbesar

Sebagaimana Suharso menyebutkan akan menekan belanja K/L untuk menurunkan defisit, presiden terpilih Prabowo Subianto pun telah memberikan sinyal penurunan anggaran IKN.  

Dirinya berencana hanya akan menggelontorkan Rp16 triliun setiap tahunnya untuk pembangunan kawasan warisan dari Jokowi. Sementara dalam tiga tahun terakhir, Sri Mulyani telah menyalurkan hingga Rp72,3 triliun untuk IKN. 

Di sisi lain, Prabowo juga memiliki janji politik yang harus ditepati saat dia resmi menjabat sebagai Presiden RI. Salah satu janji kampanya yang ditunggu-tunggu masyarakat, yaitu makan siang gratis atau makan siang bergizi. 

Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya telah memiliki strategi agar program makan siang gratis dibiayai APBN. Hal itu tentu akan menambah beban APBN lantaran anggaran untuk makan siang gratis digadang-gadang mencapai Rp400 triliun. 

Lantas, jalan mana yang akan petahan ambil dan Prabowo pilih? Menurunkan defisit sambil menekan pengeluaran, mencari tambahan pendapatan, atau justru menambah utang? 

Sumber: Kemenkeu 

*APBN 2024