Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap perkembangan terbaru terkait proyek LRT Bali yang nilai investasinya ditaksir mencapai US$876 juta atau setara dengan Rp14,2 triliun.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, mengatakan, proses studi kelayakan (feasibility study) LRT Bali telah rampung. LRT Bali tahap 1A rencananya akan memiliki lintasan sepanjang 6,04 kilometer dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Sunset Road.
Dia mengatakan, LRT Bali tahap 1A akan memiliki 5 stasiun pemberhentian. Pembangunan proyek ini rencananya akan dilakukan di bawah tanah atau underground.
"Untuk nilai investasinya kurang lebih sekitar US$876 juta," jelas Risal saat dihubungi, Kamis (6/6/2024).
Risal menuturkan, opsi membangun LRT di bawah tanah diambil salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang dilalui trase atau jalur moda ini.
Dia menjelaskan, jalur yang akan dilintasi LRT Bali merupakan kawasan padat penduduk yang dapat memicu beberapa kendala jika dibangun sejajar permukaan tanah (at grade) atau dengan lintasan layang (elevated).
Baca Juga
"Selain itu, tingkat kesulitan konstruksi serta pembebasan lahan juga menjadi pertimbangan membangun secara underground," katanya.
Adapun, Risal tidak dapat memperinci target peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini. Dia menuturkan, target ini amat bergantung pada kesiapan Pemprov Bali dalam menyelesaikan perencanaan, termasuk lelang atau tender proyek tersebut.
Risal menambahkan, LRT Bali adalah salah satu bagian dari Bali Urban Railway yang merupakan rencana pengembangan angkutan massal di Bali. Dia menuturkan, untuk saat ini pengembangan tersebut masih berbentuk koridor-koridor layanan yang direncanakan.
Dia melanjutkan, implementasi Bali Urban Railway selanjutnya akan dilaksanakan dengan skema business to business (B2B) dan dapat dimulai dari perpanjangan LRT Bali ataupun koridor lainnya di luar koridor LRT Bali.
Risal juga menegaskan, Bali Urban Rail dan LRT Bali merupakan perkeretaapian daerah, sehingga kewenangan pembangunannya ada di daerah, dalam hal ini Pemprov Bali.
"Kami di pusat men-support secara teknis dengan memberikan pendampingan saat perencanaan. Kemudian, jika nanti ada usulan dari Gubernur Bali terkait LRT ini maka trase nya pun nanti harus mendapatkan rekomendasi dari Pak Menteri Perhubungan sebelum ditetapkan oleh Gubernur Bali," terangnya.
Risal juga menegaskan, Bali Urban Rail dan LRT Bali merupakan perkeretaapian daerah, sehingga kewenangan pembangunannya ada di daerah, dalam hal ini Pemprov Bali.
"Kami di pusat men-support secara teknis dengan memberikan pendampingan saat perencanaan. Kemudian, jika nanti ada usulan dari Gubernur Bali terkait LRT ini maka trase nya pun nanti harus mendapatkan rekomendasi dari Pak Menteri Perhubungan sebelum ditetapkan oleh Gubernur Bali," terangnya.
