Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti derasnya arus produk impor di Indonesia mengancam keberlangsungan usaha produk lokal. Deretan regulasi pemerintah dianggap belum ampuh menjegal masuknya barang impor ke dalam negeri.
Adapun KPPU mengatakan telah menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas maraknya barang jadi impor yang masuk ke Tanah Air. Sejumlah pihak yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UKM, Ditjen Bea Cukai, dan berbagai asosiasi di sektor industri.
Anggota KPPU, Eugenia mengatakan, data Ditjen Bea Cukai mencatat bahwa nilai impor Indonesia terus melonjak setiap tahunnya. Lonjakan terjadi pada impor barang dari China, Hongkong dan Jepang. Menurutnya, banjir barang impor itu mencakup berbagai sektor mulai dari elektronik, tekstil, hingga produk makanan dan minuman.
Eugenia menyebut, mayoritas barang impor dari negera tersebut memiliki harga yang kompetitif alias lebih murah dengan kualitas yang baik. Hal itu, dianggap telah menarik minat konsumen Indonesia untuk beralih membeli produk impor.
"Serbuan barang impor jadi dengan harga murah ke dalam perekonomian Indonesia merupakan fenomena persaingan yang terlalu sengit, dan mengancam keberlangsungan pelaku usaha domestik," ujar Eugenia dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (29/5/2024).
Dia membeberkan, serbuan produk impor itu berdampak pada penurunan produksi dalam negeri, penurunan produk domestik bruto (PDB) hingga menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
Padahal, menurut Eugenia, Pemerintah Indonesia telah memiliki sederet instrumen untuk membendung banjirnya barang impor dengan harga sangat murah. Mulai dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Persetujuan Impor, Standar Mutu Nasional, Kuota Impor, dan sebagainya.
"Namun berbagai instrumen tersebut belum cukup untuk membendung masuknya barang impor dengan harga murah," ucapnya.
Dia pun mengeklaim, pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor murah dan praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Koko Haryono mengatakan bahwa sekitar 83% barang yang masuk ke Indonesia melalui e-commerce pada 2022 memiliki harga di bawah US$100 per unit.
Namun, kemudian pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan Permendag No.31/2023 tentang PMSE untuk membatasi masuknya barang impor murah di bawah US$100 lewat e-commerce secara cross border atau lintas batas.
Adapun sebagai upaya mendongkrak penjualan produk lokal, Koko mengeklaim pihaknya telah mendorong kemitraan UMKM dengan perusahaan digital, program UMKM go-digital, koperasi modern, dan pendaftaran produk UMKM dalam E-Katalog belanja pemerintah.
Senada, Subdit Intelegen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sugeng mengakui bahwa sejak adanya Permendag No.31/2023, impor barang secara cross border melalui e-commerce telah mengalami penurunan.
