Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendorong pemerintah untuk mengarahkan defisit APBN 2025 menuju 0%.
Sri Mulyani menyampaikan atas pandangan tersebut, pemerintah akan membahasnya pada rapat bersama DPR selanjutnya yang direncanakan pada Selasa (4/6/2024).
“Nanti kita bahas di dalam jawaban yang nanti minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” tuturnya kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna di DPR, Selasa (28/5/2024).
Pada penyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pekan lalu, Sri Mulyani merencanakan defisit pada pemerintahan tahun pertama Prabowo di rentang 2,45% hingga 2,82%.
Sri Mulyani menyampaikan upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.
Adapun, anggota fraksi PDIP Edy Wuryanto yang menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF tersebut meminta APBN dapat direncanakan surplus pada tahun depan.
Baca Juga
“Defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ujarnya.
Edy menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini tidak seharusnya menentukan beban defisit kepada pemerintahan selanjutnya.
Dirinya juga menyampaikan, seharusnya belanja negara dioptimalkan kepada belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek pemerintahan baru.
Secara umum, sembilan fraksi dalam Rapat Paripurna hari ini menerima KEM-PPKF untuk dibahas lebih lanjut, meski dengan sederet catatan yang diberikan.
Meski demikian, fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem memandang defisit yang cukup lebar tersebut menjadi bentuk APBN cukup fleksibel untuk pemerintahan baru.
“Target defisit fiskal 2,82% dari PDB beralasan pelebaran defisit ini menjadi sangat penting dalam menciptakan anatomi APBN yang lebih fleksibel. Maka fraksi Nasdem setuju agar KEM-PPKF RAPBN 2025 ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya,” tutur anggota DPR dari fraksi Nasdem Charles Meikyansah.
