Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merancang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang termasuk di dalamnya program keluarga harapan (PKH) dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun. Jumlah bansos ini akan menjadi rekor terbesar sejak Indonesia berdiri.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan pemberian bantuan sosial nampaknya akan berlanjut dan mendorong anggaran tersebut menjadi cukup jumbo. Menurutnya, jumlah Rp513 triliun untuk tahun pertama pemerintahan baru terlampau berlebihan karena akan mempersempit ruang fiskal.
“Konsekuensinya, ruang fiskal 2025 semakin terbatas karena perlindungan sosial sudah cukup besar,” tuturnya, Selasa (21/5/2024).
Tauhid menjelaskan, pada dasarnya pemerintahan baru membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar. Dengan kata lain, seharusnya dengan pergantian pemerintahan, anggaran untuk perlindungan sosial menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Melihat ke medio 2019 hingga 2024, anggaran Rp513 triliun ini jauh lebih besar bahkan dari periode pandemi Covid-19. Sementara pada 2019, anggaran perlinsos bahkan hanya di angka Rp309 triliun. Artinya, anggaran akan naik lebih dari Rp200 triliun dalam lima tahun.
Meski demikian, Tauhid melihat rancangan ini hanyalah baseline yang normatif karena pada akhirnya diyakini APBN yang terbentuk nantinya akan dilakukan perubahan pada awal tahun depan. Hal tersebut guna lebih menyesuaikan dengan visi misi pemerintahan baru.
Baca Juga
“Ini masih baseline KEMPPKF, ada ruang untuk nanti diputuskan direvisi,” lanjut Tauhid.
Adapun, anggaran perlindungan sosial yang mencapai rekor tertinggi ini disebut sebagai upaya untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui insentif dan bantuan sosial.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati turut memaparkan bahwa belanja ini sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” tuturnya dalam Rapat Paripurna penyampaian KEM-PPKF, Senin (20/5/2024).
