Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 dengan DPR RI.
Untuk diketahui, dokumen KEM PPKF akan menjadi acuan dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (RAPBN) tahun anggaran 2025. Produk undang-undang yang akan dijalankan oleh Presiden Indonesia 2024-2029, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya dalam hal ini akan terus melakukan komunikasi dengan tim presiden terpilih Prabowo Subianto terkait penyusunan anggaran tersebut.
Dengan demikian, KEM-PPKF maupun APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini dapat mengakomodir aspirasi atau program prioritas yang akan dijalankan pemerintahan yang baru.
“Kita terus berkomunikasi dengan dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi, sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” katanya usai rapat paripurna di DPR RI, Senin (20/5/2024).
Dalam dokumen KEM-PPKF 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB.
Baca Juga
Hal ini sejalan dengan belanja pemerintah yang diperkirakan berkisar 14,59% hingga 15,18% dari PDB, sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable.
Pemerintahan yang mendatang ditargetkan dapat mengendalikan rasio utang dalam batas yang terkelola pada kisaran 37,98% hingga 38,71% terhadap PDB.
