Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana alokasi anggaran untuk pos perlindungan sosial (perlinsos) 2025 mencapai kisaran Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibraj itu tercatat paling tinggi sepanjang Indonesia berdiri. 'Hujan' bantuan sosial (bansos) ini sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Dia menjabatkan, basos era Prabowo ini dirancang untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” tuturnya dalam Rapat Paripurna penyampaian KEM-PPKF, Senin (20/5/2024).
Adapun dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi dasar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tercatat anggaran tersebut termasuk belanja untuk non Kementerian/Lembaga (K/L).
Anggaran terbesar nantinya akan berada pada belanja KL, terutama dari Kementerian Sosial melalui program perlinsos sebesar Rp76,25 triliun dan program Dukungan Manajemen Rp934,9 miliar.
Baca Juga
Membandingkan dengan anggaran perlinsos pada APBN 2024 yang senilai Rp496,8 triliun, artinya anggaran untuk tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto bertambah Rp16,2 triliun.
Nyatanya, bukan hanya anggaran perlinsos yang naik. Anggaran kesehatan pun naik cukup tinggi meski tak ada lagi pandemi Covid-19.
Meski demikian, kenaikan ini jauh lebih kecil dari kenaikan anggaran perlinsos pada 2024 yang naik lebih dari Rp50 triliun dari 2023.
Hujan Bansos di APBN Jokowi dan Prabowo (2019-2025*)
| Tahun | Anggaran Perlinsos (triliun) |
|---|---|
| 2019 | Rp308,4 |
| 2020* | Rp498 |
| 2021* | Rp468,2 |
| 2022* | Rp460,6 |
| 2023 | Rp445,4 |
| 2024 | Rp496,8 |
| 2025** | Rp513 |
Sumber: KEM-PPKF Kemenkeu
ket:
*pandemi Covid-19
**Proyeksi KEM-PPKF
