Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diakselerasi menjadi 6%-8% untuk mentapai visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu diungkapkan saat menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5% di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6% - 8% per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan pemerintah perlu merumuskan KEM-PPKF yang adaptif, fleksibel, reponsif namun tetap kredibel dan sustainable.
Pasalnya, Sri Mulyani menilai masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Selain itu, cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta tranformasi ekonomi yang telah konsisten dilakukan dalam 10 tahun terakhir,” jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, Kesinambungan dan sekaligus perbaikan kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat business as usual. Transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan investasi produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi sangat diperlukan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas) serta harus berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan bahwa dirinya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat menjadi 8% di era kepemimpinannya.
Bahkan, Prabowo mengatakan target PDB 8% dapat dicapai dalam waktu 2-3 tahun saja.
"Saya sangat percaya diri, saya telah berbicara dengan para ahli, saya telah mempelajari angka-angkanya, saya sangat yakin kami dapat dengan mudah mencapai delapan% dan saya bertekad untuk melampauinya," ungkap Prabowo dalam agenda Qatar Economic Forum 2024.
Sebagaimana diketahui, dokumen KEM-PPKF merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa KEM-PPKF yang disusun Kementerian Keuangan tersebut akan mengakomodir program kerja untuk pemerintahan yang baru, salah satunya program makan siang gratis.
Dia menyampaikan pemerintah membuka ruang fiskal sehingga memungkinkan agar program-program dari pemerintahan selanjutnya dapat berjalan melalui penggunaan APBN 2025.
“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” jelasnya.
Namun demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap melakukan kalkulasi dalam merancang postur pagu indikatif yang tepat agar program-program pemerintah selanjutnya dapat sesuai dengan APBN 2025.
Sebelumnya
