Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) masih kelimpungan dengan maraknya produk impor ilegal sepatu yang membanjiri pasar domestik. Padahal, kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) impor telah diberlakukan.
Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri mengatakan barang-barang palsu atau KW, barang impor yang tidak bayar pajak, dan barang impor under inovice dengan harga sangat murah dan impor sepatu bekas.
"Kami ingin mengingatkan pemerintah, pada lebaran lalu kita sudah mengalami penurunan penjualan karena produk-produk impor ilegal," kata Firman, Rabu (22/5/2024).
Menjelang tahun ajaran baru sekolah atau momentum back to school, Aprisindo tak ingin lagi pangsa pasar sepatu domestik direbut oleh produk impor ilegal. Untuk itu, pemerintah perlu segera menertibkan barang-barang ilegal di pasar dalam negeri.
Dia meminta pemerintah kembali memberantas produk thrifting atau sepatu bekas impor sebagaimana sempat dilakukan pada lebaran 2023. Proses sidak thrifting kala itu disebut berhasil menggenjot belanja sepatu dalam negeri.
"Kami juga memiliki data apa yang dilakukan pemerintah pada 2018. Pada 2018 data menunjukkan adanya penurunan impor ilegal yang sangat signifikan, sehingga kami harap apa yang sudah dilakukan pada 2018 dan 2023 yang lalu dapat direplikasi kembali," tuturnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, impor ilegal sepatu disebut dapat terlihat dari selisih data impor dan ekspor produk alas kaki, salah satunya berdatangan dari China.
Data impor Indonesia dari China menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat senilai US$484,3 juta pada 2022. Sedangkan, data ITC menunjukkan ekspor alas kaki China ke RI senilai lebih dari US$1,2 miliar.
Hal yang sama pun terjadi pada tahun 2021, di mana data BPS impor alas kaki (HS 64) ke China sebesar US$369,6 juta. Sementara itu, ekspor China ke RI menurut ITC senilai hampir US$800 juta.
"Kita berharap penegakan hukum dan pemusnahan barang-barang yang sudah terlanjur masuk ke pasar dalam negeri dan dijual dengan harga murah yang telah merubah 'perilaku konsumen kita' yang seolah konsumen brand minded," tuturnya.
Pasalnya, brand lokal maupun produsen lokal besar hingga kecil yang berorientasi pasar domestik tengah mengalami penurunan. Bahkan kapasitas industri nasional untuk pasar domestik telah menurun hingga tersisa 30%.
"Untuk itu kami mohon dapat segera dilakukan pengawasan terhadap barang beredar baik yang diperjualbelikan secara offline maupun online," pungkasnya.
