Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi markas Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, Kamis (2/5/2024).
Dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD tersebut, Airlangga dan Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann untuk percepatan Indonesia menjadi anggota OECD.
Airlangga menyampaikan bahwa pasca diserahterimakannya Peta Jalan Aksesi Indonesia di PTM OECD, Indonesia berniat menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025.
Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.
“Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (3/5/2024).
Airlangga ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD tersebut menekankan bahwa proses koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif.
Baca Juga
Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar. Sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor-sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan bahwa melalui PTM OECD ini menjadi tanda resminya Indonesia memulai proses aksesi anggota organisasi tersebut.
Bendahara Negara tersebut mengungkapkan bahwa proses aksesi OECD merupakan wujud negara-negara yang memiliki persamaan pemikiran (like minded) berdasarkan demokrasi, kebebasan individu, penghormatan hak asasi manusia dan sistem pasar terbuka.
Melalui prinsip OECD, yaitu better policy for better society selaras dengan pembangunan fondasi Indonesia untuk terus maju mencapai negara berpendapatan tinggi sesuai amanat konstitusi.
“Proses keanggotaan Indonesia di dalam OECD akan membawa manfaat baik bagi Indonesia dan OECD itu sendiri,” tulis @smindrawati dalam unggahan Instagram.
Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania.
Hubungan Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2007, ketika Indonesia bergabung menjadi mitra kunci OECD.
Di mana OECD sendiri telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan standar, baik bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga dunia usaha.
