Ekonom Sebut Target Tingkat Pengangguran Terbuka 5% pada 2025 Mudah Dicapai

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut, target tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipatok pada kisaran 4,5% hingga 5,0% pada 2025 relatif mudah dicapai.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi Covid-19 atau 2019 sebesar 5%. Kemudian pada 2020-2022 TPT berada di kisaran 5,5% hingga 7%.

“Pada 2023, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,32% sehingga jika 2025 ditetapkan target sekitar 4%-5% itu relatif mudah dicapai,” kata Esther kepada Bisnis, Jumat (26/4/2024).

Kendati relatif mudah dicapai, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Diantaranya dengan meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri, menarik investasi padat karya, dan peningkatan kualitas guru dan dosen.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah dan pendidikan tinggi serta menetapkan standarisasi, dan memperbanyak balai pelatihan kerja.

Untuk diketahui, pada tahun pertama masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, TPT ditargetkan di kisaran 4,5% hingga 5% pada 2025.

Target tersebut tertuang dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bappenas menyebut, prospek positif pertumbuhan ekonomi di 2025 akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Dengan demikian, TPT diupayakan turun pada kisaran 4,5% hingga 5,0%. 

“...sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5%–5,0%,” bunyi dokumen tersebut.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif.

Diantaranya melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif.