Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa ketahanan energi Indonesia berada pada level 6,6 atau berada pada posisi "Tahan" di tengah konflik Timur Tengah Iran vs Israel yang memanas.
Hal itu Arifin sampaikan pada Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) kedua pada 2024, Jumat (19/4/2024).
Adapun, dalam sidang kedua ini membahas ketahanan energi Indonesia, antisipasi terhadap kondisi krisis dan/atau darurat energi (KRISDAREN) dampak memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, serta Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
"Ada beberapa kriteria poin, yaitu availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Ini perlu kita evaluasi lagi pembobotannya apakah memang sudah merefleksikan kondisi yang ada," kata Arifin dalam keteranganya, Minggu (21/4/2024).
Arifin menuturkan faktor-faktor yang akan memperkuat indeks ketahanan energi nasional tersebut, yaitu dari sisi availability bagaimana Indonesia bisa mengeksploitasi sumber-sumber migas yang sudah bermunculan.
Seperti pada lapangan minyak bumi Clastic di Cepu, sumur Migas Non Konvensional (MNK) di Rokan, serta yang terbaru adalah di Buton dengan potensi minyak yang cukup besar.
Baca Juga
"Untuk gas kita masih ekspor cukup banyak, sekitar 25% dari total produksi hampir 1 juta barrel oil equivalen, potensi gas baru seperti Masela akan beroperasi pada tahun 2030, kemudian Geng North yang akan berproduksi tahun 2027, masih ada juga Andaman dan lainnya," ujarnya.
Pemerintah, kata Arifin, tengah mengakselerasi program konversi diesel ke gas, mengingat penggunaan bahan bakar diesel yang cukup besar, yakni sekitar 3 juta Kilo liter (KL).
Selain itu, konversi kendaran roda dua berbasis bensin menjadi listrik juga telah dijalankan oleh Kementerian ESDM, namun masih belum berjalan dengan optimal.
Lebih lanjut, regulasi juga menjadi faktor penting untuk menguatkan ketahanan energi nasional, Arifin mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) masih belum bisa diresmikan karena masih ada hal yang perlu didalami lebih lanjut.
Salah satunya ialah power wheeling, diriny menyebutkan bahwa itu harus segera diselesaikan agar target bauran energi bisa lebih cepat tercapai, dan bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, karena sumber-sumber energi listriknya ada di dalam negeri.
Dalam kesempatan tersebut, DEN juga mengusulkan langkah-langkah strategis sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik tersebut.
Dalam jangka pendek, DEN merekomendasikan untuk membentuk Tim Asistensi Penanggulangan Krisdaren, dan mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Untuk jangka menengah, DEN mengusulkan adanya dukungan fleksibilitas anggaran untuk mengantisipasi kondisi Krisdaren, serta percepatan substitusi energi fosil dengan energi yang ramah lingkungan.
Sedangkan untuk jangka panjang, optimalisasi potensi kerja sama dengan sumber lain juga diperlukan untuk memperkuat suplai minyak mentah.
Selain membahas mengenai Ketahanan Energi Indonesia dan Antisipasi Kondisi Krisdaren, Sidang Anggota DEN Kedua Tahun 2024 juga membahas mengenai Progres CPE, Rencana Penyusunan Policy Paper per jenis Energi Tahun 2024, Progres Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah, Surat Edaran bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025 – 2045, Hasil Pengawasan terkait Harga dan Konversi LPG, serta Usulan Agenda Sidang Paripurna DEN.
