Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Sri Mulyani Ingatkan Soal Disiplin Fiskal

Sri Mulyani pastikan pemerintah saat ini bakal terus berkoordinasi dengan pemerintahan selanjutnya
Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Sri Mulyani Ingatkan Soal Disiplin Fiskal. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan dalam Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 & 2/PHPU.PRES-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024). / YouTube MK
Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Sri Mulyani Ingatkan Soal Disiplin Fiskal. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan dalam Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 & 2/PHPU.PRES-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024). / YouTube MK

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini bakal terus berkoordinasi dengan pemerintahan selanjutnya terkait dengan disiplin fiskal yang bisa memengaruhi sentimen pasar. 

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnnya, investor asing dinilai merasakan kekhawatiran atas janji-janji pemerintahan pasangan terpilih 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk meningkatkan belanja secara besar-besaran. Misalnya, untuk program makan siang gratis

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan pihaknya pasti mengkomunikasikan disiplin fiskal ke pemerintahan yang bakal naik usai Oktober 2024. Dia menyebut disiplin fiskal seperti defisit APBN di bawah 3% bahkan menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kami dari Kementerian Keuangan berkomunikasi dan melihat serta melihat dan memberikan alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program prioritas namun tidak melanggar fiscal prudence. Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3% jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). 

Untuk diketahui, anggaran makan siang gratis Prabowo-Gibran diperkirakan menelan hingga ratusan triliun. Namun, belum ada angka definitif terkait dengan biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

Di sisi lain, pembahasan RAPBN 2025 saat ini masih berada dalam tahap pokok-pokok kebijakan fiskal. Sore ini, Jumat (5/4/2024), Jokowi, Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa baru menggelar rapat terbatas (ratas) soal pagu indikatif kementerian/lembaga pada APBN 2025. 

Sri Mulyani pun mengaku belum bisa membeberkan secara terperinci soal program prioritas Prabowo-Gibran yang bakal masuk APBN 2025. Dia menyebut pihaknya berfokus untuk memberikan ruang fiskal bagi program-program andalan pasangan 02 itu, termasuk makan siang gratis.

Menteri yang pernah menjadi pejabat Bank Dunia itu juga menyebut bakal memastikan postur APBN 2025 tetap mendapatkan kepercayaan dari investor. 

"Yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun, tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya. Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga," ucapnya. 

Adapun kekhawatiran investor tergambarkan dalam pergerakan kurs rupiah, Selasa (2/4/2024), sebagaimana dilansir dari Bloomberg. Nilai tukar rupiah sempat turun 0,5% menjadi Rp15.963 per dolar Amerika Serikat (AS).

Level kurs rupiah terhadap dolar AS itu merupakan yang terendah sejak April 2020. Tercatat, outflow atau aliran modal keluar dari pasar surat berharga negara (SBN) sebesar US$1,7 miliar pada kuartal pertama 2024.

"Kami memperkirakan ada tekanan jangka pendek dari penguatan dolar AS, sentimen yang kurang baik untuk obligasi Indonesia, dan permintaan dolar domestik yang kuat," ujar kepala strategi analis makro untuk Asia di Barclays Plc Mitul Kotecha, dilansir dari Bloomberg.

Investor menilai, rencana belanja presiden terpilih Prabowo Subianto secara besar-besaran dikhawatirkan akan membebani anggaran. Pelemahan rupiah pun dipicu adanya laporan mengenai keretakan kabinet pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper