Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini bakal tetap berkoordinasi dengan pemerintahan selanjutnya terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, kendati sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) masih berlangsung.
Pada hari ini, Jumat (5/4/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri untuk membahas pagu indikatif APBN 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang ikut dalam ratas tersebut, mengatakan pihaknya bakal tetap menjalin komunikasi dengan pemerintahan baru. Hal itu juga menjadi salah satu pesan Jokowi kepada para menterinya itu.
"Dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober, namun di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik namun persiapan APBN tetap dilakukan," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sri Mulyani juga mengatakan, kementeriannya bakal melihat dan memberikan alternatif kepada pemerintahan selanjutnya mengenai postur APBN 2025 yang tetap bisa mewadahi program prioritas mereka namun tidak melanggar kedisiplinan fiskal.
Mantan pejabat Bank Dunia itu mengungkap bahwa Presiden Jokowi juga berpesan agar pemerintahan selanjutnya tetap bisa mempertahankan defisit 3% APBN.
Baca Juga
"Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3% jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga," ujar Sri Mulyani.
Adapun untuk RAPBN 2025, Sri Mulyani memaparkan masih ada tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintahan setelah Jokowi-Maruf Amin. Misalnya, kenaikan suku bunga, inflasi dan arus modal yang terpengaruh.
Kemudian, tensi dari geopolitik, tren digitalisasi serta perubahan iklim maupun tantangan demografi juga diperkirakan masih membayangi perekonomian secara makro setelah 2024.
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengatakan, fokus kebijakan fiskal 2025 meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan serta kemajuan antardaerah.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," ujarnya.
