Bisnis.com, JAKARTA - Dalam makalah analitisnya berjudul “Mengapa kita tidak menyukai inflasi?” yang rilis 27 Maret 2024 lalu, Stefanie Stantcheva (Nathaniel Ropes Professor of Political Economy—Harvard University), mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat (AS) sangat tidak menyukai inflasi dan tidak percaya kenaikan upah telah mendekati kenaikan harga.
Dalam wawancaranya dengan The Brookings Institution, dia menilai bahwa salah satu pandangan para ekonom adalah setelah cukup waktu berlalu, maka upah akan menyesuaikan dengan kenaikan harga dan pada akhirnya semuanya akan setara atau seimbang. Tetapi orang-orang menganggap “penyesuaian” ini terjadi sangat lambat.
Mereka berpikir bahwa kenaikan upah jauh lebih lambat daripada kenaikan harga barang dan jasa. Di dalam makalahnya, disebutkan bahwa dalam survei terkini sebanyak 80% responden yang disurvei percaya bahwa harga secara sistematis meningkat lebih cepat daripada upah. Selain itu, ketika mereka menerima kenaikan gaji, orang cenderung menghubungkannya dengan kinerja pekerjaan atau kemajuan karier daripada penyesuaian inflasi.
Namun, inflasi, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,4% pada 2023 sementara upah per jam rata-rata naik 4,1%. Inflasi rata-rata sekitar 2% dari 2016 hingga 2020 tetapi meningkat tiga kali lipat setelah pandemi Covid-19 (menjadi 7% pada 2021 dan 6,5% pada 2022). Menyusul penurunan tahun lalu, banyak ekonom memperkirakan perbaikan berkelanjutan tahun ini.
Stantcheva melakukan dua survei terhadap penduduk AS antara Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, dia mengumpulkan 1.500 tanggapan terhadap pilihan ganda dan pertanyaan tertutup lainnya. Yang kedua, dia mengajukan pertanyaan terbuka dan menggunakan analisis tekstual untuk mengevaluasi tanggapan.
Secara keseluruhan, temuannya tetap konsisten secara luas. Inflasi menghasilkan emosi yang kuat di antara responden, dari kemarahan hingga ketakutan tentang masa depan, dan rasa ketidakadilan.
Baca Juga
Lebih banyak orang berpenghasilan tahunan rendah (pendapatan kurang dari 40.000 dolar AS) daripada orang berpenghasilan tahunan tinggi (pendapatan lebih besar dari 125.000 dolar AS) melaporkan membuat penyesuaian terhadap inflasi, termasuk mengurangi kuantitas dan kualitas barang yang mereka beli dan menunda pembelian barang-barang penting dan tidak penting.
Namun, beberapa responden di semua tingkat pendapatan melaporkan peningkatan pembelian barang saat ini (buy now) untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, sekitar dua pertiga responden, termasuk responden berpenghasilan tinggi, percaya bahwa upah orang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat daripada mereka. Oleh karena itu ada rasa ketidakadilan yang jelas.
Responden dari semua afiliasi atau kecenderungan politik menempatkan inflasi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang paling penting. Stabilitas keuangan berada di urutan kedua, berikutnya pertumbuhan ekonomi, perawatan kesehatan, pengangguran rendah, pertahanan nasional, dan pendidikan.
Menariknya, responden berbeda tajam berdasarkan afiliasi politik tentang siapa atau apa yang mereka salahkan atas inflasi. Responden yang terafiliasi dengan Partai Republik menyalahkan kebijakan Presiden Biden, diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter.
Sementara responden yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, hampir sama kemungkinannya untuk menyalahkan kebijakan Presiden Biden sebagai keserakahan perusahaan sementara sedikit yang menyalahkan kebijakan fiskal dan moneter.
Kondisi yang lebih parah terjadi di zona Euro, juga di Inggris. Jika inflasi tahunan di AS berkisar 4,1% (2023), maka inflasi di zona Euro sebesar 5,6% (2023) dan di Inggris sebesar 7,3% (2023). Jadi, secara umum kelompok negara maju dihadapkan pada kasus inflasi yang relatif lebih tinggi di bandingkan di negara-negara berkembang Asia.
Faktanya, di tengah tekanan inflasi yang tinggi, ekonomi di AS, zona Euro dan Inggris (sebagai representasi negara maju) mampu tumbuh positif. Di AS tumbuh sebesar 2,4%; zona Euro sebesar 0,5% dan di Inggris sebesar 0,5%.
Data inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di AS, zona Euro dan Inggris tersebut mengonfirmasi bahwa pebisnis dan masyarakat di sana mampu menerima kenyataan hidup di era inflasi yang tinggi dengan suku bunga acuan yang tinggi pula.
Pada periode yang sama (2023), suku bunga acuan di AS sebesar 5,25%—5,50%; di zona Euro sebesar 4%; dan di Inggris sebesar 5,25%. Kebijakan moneter ketat melalui penetapan suku bunga acuan yang tinggi dimaksudkan untuk dapat menurunkan laju inflasi secara cepat atau lambat sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap negara.
Di sini pemahaman yang baik dari para pebisnis dan masyarakat di sampel kawasan dan negara tersebut dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa cepat atau lambat inflasi akan melandai diikuti dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral.
Kendati demikian, fenomena high for longer (inflasi dan suku bunga acuan tinggi dan berkepanjangan) masih terjadi hingga saat ini. Ini lantaran target inflasi masing-masing bank sentral yang sebesar 2% masih jauh dari kenyataan. Maka, mereka tetap dan terus bersabar menunggu penurunan suku bunga kebijakan yang akan menandai fase rebound bagi perekonomian yang lebih kuat.
PELAJARAN BERHARGA
Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu diterapkan dengan presisi yang baik sehingga ekonomi tetap mampu tumbuh rata-rata 5% dalam 2 tahun terakhir (2022—2023) di tengah inflasi yang terkendali, meskipun suku bunga acuan (BI rate) tetap relatif tinggi di level 5,75% (sejak Januari 2023 hingga September 2023) dan 6% (sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang).
Kemampuan otoritas fiskal mengelola anggaran secara prudent sehingga mampu menstimulasi aktivitas ekonomi disertai kemampuan menyerap (absorbsi) setiap gejolak ekonomi yang terjadi –misalnya melalui penyediaan anggaran perlindungan sosial (social safety net)—menjadi penopang utama ekspansi ekonomi.
Sementara itu, kebijakan moneter oleh bank senral melalui bauran kebijakan antara suku bunga (BI Rate sebagai referensi) yang condong pro stability (menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi) dengan kebijakan makroprudensial yang pro growth, mampu mengerem lonjakan inflasi seraya terus mendorong aktivitas ekonomi melalui jalur perbankan (sebagai lembaga intermediasi) yang mendapatkan insentif likuiditas.
Konon, keberhasilan Indonesia mengendalikan inflasi—sebesar 2,61% di 2023—disertai dengan kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi—sebesar 5,04% year-on-year (YoY) di 2023—menjadi pusat pembicaraan para pengambil kebijakan, termasuk di kelompok negara maju.
Pada umumnya mereka ingin mempelajari (dan mungkin juga mengadopsinya) tentang bagaimana langkah-langkah strategis yang diambil oleh otoritas terkait di Indonesia—utamanya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI)—dalam merancang bauran kebijakan sehingga mampu mencapai doubel targets sekaligus, yaitu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), segala persoalan terkait perekonomian dan sektor keuangan dibahas bersama dan dicarikan solusinya secara integratif, pre-emptive dan antisipatif melalui serangkaian kebijakan di setiap lembaga.
Dalam hal ini, bank sentral telah menargetkan inflasi tahun ini sebesar 2,5% +/- 1% sebagai sasarannya sehingga berbagai langkah dan upaya dilakukan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi ke kisaran 1,5%—3,5%. Sementara asumsi inflasi yang tertuang dalam APBN 2024 sebesar 2,8%—sebagai level yang paling akomodatif bagi kalangan pebisnis dan masyarakat luas Indonesi—sehingga bank sentral bersama dengan pemerintah (melalui kementerian/lembaga) berkolaborasi mengarakan inflasi ke level target tersebut.
_1669213676.jpg?w=348&h=261)
