Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri PUPR Ungkap Progres Infrastruktur Dasar IKN Senilai Rp24,97 Triliun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan capaian proyek infrastruktur dasar IKN sepanjang 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024) - Dok. Humas Setkab/Ibrahim.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024) - Dok. Humas Setkab/Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan capaian proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepanjang 2023 kepada Komisi V DPR RI, Senin (1/4/2024).

Basuki menyampaikan bahwa sepanjang 2023, telah dialokasikan dukungan infrastruktur dasar IKN senilai Rp24,97 triliun.

“Pada 2023 ini, dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp24,97 triliun,” kata Basuki dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang saat ini sudah rampung, pembangunan intake air baku Sungai Sepaku, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Embung Mentawir, dan drainase utama. 

Kemudian, di sektor Direktorat Jenderal Bina Marga, Basuki mengatakan, telah digunakan anggaran sebanyak Rp11,43 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol di IKN, jalan kerja logistik di KIPP, dan pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi timur dan barat.

“Lalu, pembangunan jalan lingkar Sepaku, jalan akses persemaian Mentawir, pembangunan bandara IKN, dan pembangunan dermaga logistik,” ujar Basuki.

Lebih lanjut, untuk Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi anggaran Rp8,29 triliun. Basuki menuturkan bahwa anggaran tersebut untuk penataan Sumbu Kebangsaan I dan II, penataan Sumbu Triparja, Land Development kawasan 1A, 1B, dan 1C, pengembangan KIPP.

Kemudian, pembangunan kantor dan Istana Presiden, pembangunan gedung Kemenko (1,2,3, dan 4), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) beserta jaringannya, IPAL beserta jaringannya dan TPST.

Untuk Ditjen Perumahan dialokasikan sebesar Rp4,24 triliun untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi, rumah tapak jabatan menteri, serta hunian aparatur sipil negara (ASN) TNI/Polri.

“Ditjen Bina Konstruksi, melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait pokja IKN,” ucap Basuki.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper