Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga dengan baik saat ketidakpastian global masih cukup tinggi.
Dia menyampaikan, ketahanan sektor keuangan domestik tercermin dari likuiditas yang memadai, turunnya risiko kredit, serta permodalan yang kuat dan didukung oleh ketahanan korporasi yang baik.
“Ini kemudian mendorong tetap stabilnya kondisi stabilitas sistem keuangan kita. Kredit perbankan tetap tumbuh baik, di mana pada Februari 2024 tumbuh di angka 11,28%, didukung ketersediaan likuiditas bank dan di sisi demand, permintaan kredit dunia usaha masih tumbuh baik,” katanya dalam acara peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan No. 42, Rabu (27/3/2024).
Selain itu, Juda mengatakan bahwa alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) perbankan pada Februari 2024 tetap tinggi, tercatat sebesar 27,41%.
“Tentu kita tidak bisa membandingkan likuiditas saat ini dengan saat pandemi, karena pada saat pandemi orang tidak melakukan aktivitas ekonomi secara kuat, konsumsi juga lemah, sehingga saving tinggi, dan tentu likuiditas di perbankan sangat melimpah, apalagi ketika itu kebijakan menjaga stabilitas dari bank sentral memang dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang pada waktu itu ancamannya cukup tinggi,” jelas Juda.
Dia memperkirakan, pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan akan cenderung tumbuh normal pada tahun ini, sementara pertumbuhan kredit diperkirakan tumbuh pada kisaran 10% hingga 12%.
Baca Juga
Juda mengingatkan, salah satu risiko atau tantangan yang dihadapi sistem keuangan Indonesia saat ini yaitu masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global.
Kepastian kapan dan ruang penurunan suku bunga negara maju, Amerika Serikat (AS), khususnya, masih menimbulkan volatilitas sehingga terus menekan aliran masuk modal asing ke pasar emerging market, termasuk Indonesia.
Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kondisi ini pun diperparah dengan terjadinya fragmentasi perdagangan global.
“Apalagi kebijakan politik global bisa berubah drastis mengingat saat ini 50% populasi di dunia sedang mengadakan pemilihan umum, termasuk di AS,” tuturnya.
Dia menambahkan, krisis properti dan pelemahan konsumsi di China juga menjadi permasalahan utama yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi global, bahkan meningkatnya tekanan pada stabilitas sistem keuangan global.
