Bisnis.com, JAKARTA — Kian menipisnya cadangan nikel Indonesia terutama untuk bijih nikel kadar tinggi (saprolite) membuat pemerintah kian waswas, apalagi jika tidak diikuti dengan kegiatan eksplorasi yang masif.
Di sisi lain, laju pertumbuhan investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan saprolite tidak sebanding dengan pabrik pengolahan bijih nikel kadar rendah (limonit).
Sejak pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 2020, lonjakan investasi smelter nikel di dalam negeri cukup signifikan. Namun, sebagian besar smelter tersebut mengolah saprolite dengan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) sehingga produk yang dihasilkan hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) yang masih berupa produk setengah jadi.
Kedua produk nikel kelas dua itu menjadi bahan baku yang banyak digunakan untuk membuat baja tahan karat atau stainless steel, yang biasanya hanya mengandung 30%—40% nikel.
Di sisi lain, investasi pada pabrik pengolahan limonit dengan teknologi high-pressure acid leach (HPAL) yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP) hingga menuju prekursor, katoda, dan baterai listrik masih sangat minim.
Ulasan tentang kondisi dilematis industri tambang nikel di tengah dorongan pembangunan smelter sementara ketahanan cadangan tidak terlalu besar, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (22/3/2024):
Gerak Taktis Emiten Ekspansi Logam & Mineral
Peluang ekspansif sektor logam ataupun mineral emiten kian masif, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mendorong penghiliran.
Salah satu bagian dari strategi untuk melakukan ekspansi itu, emiten tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) lewat anak usaha PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), menargetkan pengoperasian smelter aluminium secara bertahap mulai 2025.
Direktur Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi mengatakan, ADMR memiliki dua aset terbesar, Adaro MetCoal yang memproduksi coaking coal atau batu bara metalurgi dan proyek aluminium smelter yang digarap PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI).
Saat ini, konstruksi proyek smelter aluminium dengan kapasitas produksi tahap I sebesar 500.000 ton ingot (batangan aluminium) terus berjalan. Harapannya, smelter tersebut beroperasi bertahap secara komersial (COD) mulai kuartal III/2025.
Dilema Nikel Indonesia, Antara Proyek Smelter dan Cadangan Kritis
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ing Tri Winarno, mengungkapkan bahwa umur cadangan nikel kadar tinggi tercatat yang paling tipis dibandingkan dengan komoditas mineral kritis lainnya yang dimiliki Indonesia.
“Ketahanan cadangan nikel kita, saprolite [kadar tinggi] ini kira-kira kita punya [umur] 13 tahun dan yang limonit [kadar rendah] 33 tahun,” kata Tri saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (19/3/2024).
Dengan ketahanan cadangan yang kian tipis, sementara kapasitas smelter besar, tentu menjadi dilema, apalagi rata-rata kebutuhan bijih nikel untuk smelter mencapai 160 juta—200 juta ton setiap tahunnya.
Sementara itu, secara keseluruhan Indonesia diyakini memiliki sumber daya nikel yang mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan jumlah cadangan 5,2 miliar ton bijih nikel dan 57 juta ton logam.
Itu sebabnya diperlukan strategi untuk menambah cadangan bijih nikel demi menjaga eksistensi komoditas tersebut sekaligus mempertahankan penghiliran yang berkelanjutan.
Blunder Kemenaker Akibatkan Polemik THR Ojol
Pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perihal pemberian tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online atau Ojol bersifat imbauan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk driver ojek online (ojol) sekadar imbauan alias tidak wajib. Mereka mengancam bakal menggeruduk gedung Kemenaker dalam waktu dekat.
Ketua SPAI, Lily Pujiati mengatakan pihaknya bakal terus menuntut Kemenaker agar mewajibkan aplikator memberikan THR kepada driver ojol H-7 lebaran Idulfitri atau pada 3 April 2024. Para driver ojol yang tergabung dalam komunitas juga mendesak agar aplikator perlu dikenakan sanksi dan denda apabila mangkir membayar THR kepada mitra driver mereka.
Lily mengatakan para driver ojol telah kecewa atas pernyataan tidak konsisten yang dilayangkan Kemenaker soal pembayaran THR oleh aplikator terhadap mitra driver-nya. Menurutnya, pengemudi angkutan online berhak atas THR karena masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Mencari Solusi Penyediaan Hunian Terjangkau di Perkotaan
Backlog kepemilikan rumah masih menjadi momok masalah yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia Emas pada 2045. Hasil Susenas BPS pada 2023 menunjukkan bahwa backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.
Di sisi lain, prosentase jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak mengalami penurunan dari sebesar 29,4 juta di tahun 2020 menjadi 26,9 juta rumah tangga.
Ditambah lagi, setiap tahunnya terdapat 700.000 hingga 800.000 unit rumah. Pemerintah sendiri menargetkan permasalahan backlog tuntas pada 2045 mendatang.
Saat ini, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 278 juta jiwa di mana 56,03% tinggal di Pulau Jawa. Penduduk Indonesia diprediksi mengalami pertambahan 1,05% atau sekitar 2,7 juta per tahun atau setengah dari penduduk Singapura. Populasi pada 2045 diproyeksikan mencapai 345 juta jiwa dimana 53,87% bakal tinggal di Pulau Jawa.
Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ini akan berdampak pada tantangan hunian bagi masyarakat Indonesia akan lebih besar di masa depan. Hal itu karena 70% penduduk akan bermukim di perkotaan dan lahan yang makin terbatas. Di sisi lain, sebesar 60% penduduk Indonesia memiliki upah di bawah Rp5 juta.
Saat ini yang menjadi permasalahan yakni menyediakan pembiayaan perumahan di kawasan perkotaan termasuk metropolitan. Pasalnya, banyak MBR yang tinggal di perkotaan dan tak mampu membeli rumah.
Respons Negatif Investor Asing atas Program Makan Siang dan Menkeu Baru
Investor asing merespons negatif terhadap obligasi Indonesia karena janji pemilu Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis, telah memicu kekhawatiran anggaran yang meningkat dan kemungkinan pengeluaran yang berlebihan.
Melansir Bloomberg, Kamis (21/3/2024), sebanyak US$1,1 miliar modal asing telah keluar (capital outflow) dari pasar obligasi Indonesia sejak pemungutan suara Pilpres 2024 yang ditutup pada 14 Februari 2024. Dalam 20 hari sejak hari itu, modal asing tercatat rutin keluar selama 16 hari.
Sementara negara-negara tetangga di kawasan regional, seperti Korea Selatan dan India, justru mencatat arus modal asing masuk ke pasar keuangan mereka. Di sisi lain, Thailand mengalami hal serupa dengan Indonesia, di mana modal asing kabur sejumlah US$502 juta pada periode yang sama.
Janji-janji pemilihan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan datang, seperti rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak, telah membuat para investor ketar-ketir.
Kekhawatiran tetap terjadi meski petahana Menteri Pertahanan tersebut telah berjanji untuk mempertahankan disiplin fiskal. Pengeluaran belanja untuk program unggulan pasangan Prabowo-Gibran diperkirakan mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023.
